Pemprov Kepri Gelar Raker Pemerintahan Desa
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pemerintahan desa menjadi hal yang mendapatkan perhatian Plt Gubernur Kepri H Isdianto. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemprov Kepri menggelar Raker di Gedung Serbaguna Pemkab Anambas, Tarempa, Kepri.
Kegiatan berlangsung Selasa (15/10/2019) diikuti seluruh kepala desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan BPD se-Kepri. Isdianto mengingatkan mereka untuk serius mengikutinya.
“Raker Pemdes Provinsi Kepri tahun 2019 ini bentuk pemberian pemahaman hukum bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik,” ujar Isdianto.
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa.
Sedangkan pembangunan desa adalah pembangunan berbasis pedesaan. Dalam pelaksanaannya mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan. Cakupannya meliputi struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis dan pola kegiatan usaha pertanian.
Juga termasuk pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.
Dalam kesempatan ini disejalankan juga dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Kepri dan Pemkab Anambas terkait pembangunan Jembatan Selayang Pandang tahun 3. Yang mana, MoU ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Kepri untuk melakukan pembangunan yang merata di seluruh Kabuoaten dan Kota, termasuk di Anambas.
“Saran saya, ikutin dengan cermat dan seksama Raker Pemdes ini. Kemudian agar bisa diterapkan dalam bekerja sehari-hari,” Plt Gubernur mengulangi lagi pesannya.
Sejumlah narasumber juga diundang di sini. Diantaranya dari BNN dan BPS. Apa yang disampaikan narasumber bisa menambah wawasan peserta.
Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat
Isdianto sangat berharap seluruh Kepala Desa di Kepri, terkhusus Anambas bisa bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyaralat. Pembangunan bukan hanya soal fisik apa yang sudah dibangun, melainkan tetap mengedepankan pelayanan masyarakat.
Risiko penggunaan dana desa juga disinggung Isdianto. Dengan penggunaan dana desa yang sesuai aturan akan menghindarkan kepala desa berurusan dengan hukum.
Karena itulah narasumber dari BNN dan BPS dihadirkan agar bisa menjadi ajang penambah wawasan. Pemerintahan desa dan kelurahan harus tetap mengakomodir beberapa sisi, seperti masalah hukum dan pendataan.
Sementara itu Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra secara umum mengatakan hal tak jauh beda dengan Plt Gubernur Kepri. ia melihat Raker Pemdes memberikan banyak informasi-informasi terbaru tentangg kebijakan Pemerintah Desa yang bisa diaplikasikan dalam pemerintahan desa juga pembangunan desa.
“Dari sinilah nanti semua informasi bisa didapat. Makanya kita juga mau agar para perangkat desa mengikutinya dengan baik,” katanya.
Raker Pemdes tahun ini dilaksanakan dengan sistem yang berbeda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD dan Dukcapil) Kepri, Sardison.
Jika sebelumnya Raker dipusatkan di Ibu Kota Provinsi Kepri. Maka tahun ini dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten dan kota. Tujuannya agar peserta dari perangkat desa yang ikut bisa lebih banyak dan materi yang disampaikan bisa lebih maksimal.
“Banyak yang akan disampaikan, termasuk pengelolaan data masih di Anambas masih kurang. Maka dari itu dari raker ini diharapkan akan ada perbaikan nantinya,” kata Sardison.
Peserta pun tampak antusias mengikuti Raker Pemdes karena ingin menerapkannya dalam pemerintahan desa. (mat)
