Pilkada Masa Pandemi Harusnya Lahirkan Kepala Daerah yang Luar Biasa
Suarasiberdotcom – Pjs. Gubernur Bahtiar menyampaikan seluruh dunia tengah melawan Covid-19. Namun sebagai manusia yang diberi kemampuan berpikir, seharusnya manusia bisa beradaptasi.
Pilkada, kata dia, tetap bisa dilaksanakan di kala pandemi. Karena saat ini orang tetap bisa ke kantor, bisa ke pasar bisa ke manapun.
“Masa Pilkada tidak bisa. Kuncinya adalah protokol kesehatan,” kata Bahtiar saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/11/2020).
Turut hadir Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Sekteraris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H TS Arif Fadillah, Wali Kota Tanjungpinang Hj. Rahma, Bupati Natuna Hamid Rizal, Pjs Bupati Batam Syamsul Bahrum, Pjs Bupati Lingga Juramadi Esram, Pjs Bupati Karimun Heri Andrianto, FKPD Provinsi kepulauan Riau serta seluruh peserta Rakor yang berasal dari Badan Kesbangpol Linmas seluruh Indonesia.
Menurut Bahtiar, kalau ada yang membangun opini bahwa Pilkada Tahun 2020 tidak bisa dilakukan dalam situasi pandemic, maka merupakan tugas bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjelaskan urgensi dari Pilkada ini.
Juga skenario-skenario yang telah disusun oleh Pemerintah dan Penyelenggara Pilkada bahwa pesta demokrasi ini bukan sebagai ajang penyebaran covid-19.
“Semua tahapan pilkada mulai dari pendaftaran, pengambilan nomor urut, kampanye hingga saat pencoblosan sudah diatur sedemikian rupa mematuhi protokol kesehatan. Ini yang harus kita beri pengetian kepada masyarakat,” jelasnya.
Kepada seluruh peserta Rakor ini Bahtiar berpesan untuk terus menyosialisaikan pilkada sehat. Termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa event 5 tahunan ini merupakan ajang untuk memilih pemimpin.
Bukan pemimpin biasa namun pemimpin luar biasa, yang dapat mengelola pemerintahan, mengelola pembangunan mengelola masyarakat, mengelola ekonomi dan sistem kehidupan kenegaraan di tengah covid.
Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemilih, memeilih pemimpin hebat yang punya pengetahun dan pemikiran yang luar biasa membawa masyarakatnya keluar dari situasi sulit ini dan menuju perubahan ekonomi yang lebih baik.
“Masyarakat harus tahu arti pentingya memilih di situasi covid-19. Kesbang harus sebagai lembaga terdepan yang menyampaikan ini. Harapannya jika pemilih paham arti penting memilih maka target nasional tingkat partisipasi pemilih pada pilkada ini sebesar 77,5% bisa tercapai,” harapnya.
Dirjen Polpum Kemendagri pada kesempatan ini juga menceritakan bahwa sejak hari pertama dirinya dilantik oleh Mendagri sebagai Pjs. Gubernur Kepulauan Riau dan diberikan tugas untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serta menekan penyebaran Covid-19 maka berbagai strategi dipikirkannya agar tugas yang dibebankan kepadanya bisa berhasil dituntaskan.
“Setelah dilantik, hari itu juga saya conferensi Press di kantor kemendagri. Bagaimana menggerakan Pilkada dan orang tidak tertular covid-19, maka saya cetuskan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Pilkada Sehat, yang saat ini telah diadopsi oleh kementerian Dalam negeri untuk diterapkan di berbagai daerah yang menyelengarakan Pilkada,” jelasnya.
Pada diskusi pertemuan ini, juga dijelaskan lebih rinci apa itu pilkada sehat dan langkah-langkah dalam pemulihan ekonomi pada situasi pandemic ini. Bahtiar berharap apa yang didapatkan disini, dapat diadopsi untuk diterapkan di daerah masing-masing sehingga Pilkada lancar dan Covid dapat ditekan penyebarannya.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Politik & PUM, Dr. Drs. Imran selaku Panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Rangka Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dari penyelenggaraan rapat ini adalah memperkuat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup bidang politik dan pemerintahan umum dan kesatuan bangsa baik di pusat maupun di daerah.
Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan yang pertama sekali adalah untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan covid-19 khususnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah yang secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini yang tentunya dalam konteks penerapan protokol kesehatan 19 .
“Melalaui Rakor ini, setiap daerah akan belajar best practice terkait penarapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Hadir perwakilan dari Badan KesbangPol Linmas Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia,” lapornya. (mat)
