Merayu RT
Penulis: Robby Patria (*)
Mahasiswa Program Doktoral di Malaysia
MEMBACA salah satu ide calon gubernur mau memberikan motor dinas kepada hampir 10 ribu RT dan RW di Kepri membuat perasaan menjadi bertanya tanya secara serius.
Duit dari mana? Apakah produktif? Bukannya ini konsumtif dan tidak berdampak untuk perekonomian daerah dan warga lainnya.
Bukankah gubernur hasil Pilkada 2020 jika tidak ditunda pencoblosan hanya bisa menyusun APBD murni tahun 2022, 2023 dan 2024 sudah pilkada kembali.
Jika sepeda motor per unit Rp15 juta, maka sudah mendekati angka Rp150 miliar yang akan dialokasikan 2022 2023 dan 2024. Jikapun mau dipaksa bisa dititip APBD Perubahan 2021.
Tapi 2021 kita masih fokus mengatasi pandemi sehingga anggaran akan digunakan maksimal untuk recovery perekonomian masyarakat. Bukan untuk konsumtif membeli motor. Kecuali pemimpin nekad mengabaikan itu.
Bukankah RT dan RW sudah banyak yang pakai mobil dan motor sendiri. Bahkan saya punya kenalan mengendarai New CRV. RT dan RW di perumahan kami punya mobil.
Beberapa RT di Tambelan di daerah yang jauh dari kota pun misalnya sudah punya sepeda motor. Dan kebanyakan RT dan RW biasanya sudah punya kendaraan. Mereka tokoh di tengah masyarakatnya.
Mungkin bisa menjadi bahan diskusi apakah kepentingan memberikan sepeda motor lebih penting dari menambah modal UMKM yang bisa diberikan Rp16 juta seharga motor yang dapat diberikan dengan jumlah sama jumlah RT RW?
Logika Dangkal
Kemudian apakah memberikan kendaraan dinas itu termasuk kegiatan penting dibandingkan misalnya untuk memberikan bantuan beasiswa mahasiswa S2 atau S3 yang nilainya Rp150 miliar? Apakah bantuan RT RT itu lebih penting dari biaya merehab rumah miskin di Kepri?
Apakah pengadaan motor itu tak lebih penting daripada diberikan insentif kepada imam masjid, atau guru ngaji, atau guru honor yang mengajar di seluruh Kepri?
Atau apakah biaya untuk sepeda motor lebih penting dari pada melakukan rehabilitasi sekolah di pulau pulau yang rusak? Jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan di Kepri mencapai 131.966 orang (5,92 persen), bertambah sebanyak 4.208 orang dibandingkan September 2019 sebesar 127.758 orang atau 5,80 persen (BPS, 2020).
Jika dana Rp160 miliar diberikan kepada 131.966 warga miskin agar mereka berusaha atau diberikan modal untuk membuka usaha maka, bisa jadi kemiskinan berkurang.
APBD Kepri 2021, tak lebih dari Rp4 triliun. Terlalu mewah jika harus dihabiskan untuk kegiatan konsumtif yang tak mengubah perekonomian warga. Itu progam simpatik kepentingan elektoral sesaat.
Tidak bisa Anda beralasan Ketua DPRD dan bupati gubernur dapat mobil dinas lalu RT diberikan semua mobil dinas.
Jika demikian logika pemikirannya mengapa tidak semua ASN di Kepri dan honor diberikan motor dinas. Biar semua penyelenggara negara dapat fasilitas. Kan sama-sama bertugas.
Kesejahteraan dan Strategi Ekonomi
Menurut Gary Becker, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1992 mengingatkan, isu penting bagaimana kesejahteraan suatu negara bisa bangkit dan makmur tak lepas dari strategi perekonomian dan politik.
Suatu negara hanya akan dapat lolos dari jeratan kemiskinan jika negara tersebut memiliki institusi ekonomi yang tepat. Terutama institusi yang dapat merangsang warga untuk berkompetisi dan memiliki kekayaan.
Dan, daerah baru dapat mengembangkan institusi yang tepat jika daerah atau negara tersebut memiliki sistem serta insitusi politik yang terbuka dan fluralistis.
Institusi yang memungkin setiap warga berkompetisi mendapat kan jabatan politik, memberi hak suaranya, dan terbuka dengan pemimpin politik baru.
Jika Rp150 miliar untuk motor itu dialihkan untuk memberikan beasiswa kepada 150 orang beasiswa S3 keluar negeri, kampus di Eropa dan Amerika, maka 150 orang ini yang selesai menimba ilmu dari negeri orang akan membawa perubahan besar 10 atau 15 tahun ke depan.
Karena 150 pemikir ini akan menjadi pemuda pemudi yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Kepulauan Riau. Sang gubernur boleh bangga, dia berhasil menyekolahkan 150 orang ke luar negeri selama 4 tahun kurang menjadi gubernur.
Ataupun 150 miliar itu untuk tambahan biaya menambah modal UMKM yang sedang berjuang agar tidak tutup. Tentu dana suntikan modal tesebut memberikan harapan yang luar biasa agar mereka bisa bertahan di musim pandemi saat ini.
Rezim pemerintahan yang baik akan mempengaruhi kemakmuran suatu daerah. Sedangkan rezim pemerintahan yang buruk perlahan lahan akan menyeret pemerintahannya ke arah yang tidak baik.
“Suatu negara bisa bangkit meraih kemakmuran jika negara itu menempatkan institusi yang pro pertumbuhan di tempat yang tepat.
Dan negara akan gagal dan sering kali gagal dengan spektakuler, saat institusi yang ada dalam negara tersebut kaku dan gagal beradaptasi dengan perubahan perkembangan zaman,” demikian dikatakan Simon Johnson, guru besar MIT Sloan.
Negara Gagal
Ingat kata pesan Daron Acemoglu dan Robinson dalam Mengapa Negara Gagal? Bahwa negara gagal disebabkan kaum penguasa mengotak atik aturan demi kepentingan sendiri dan mengorbankan banyak orang. Itulah terjadi Dinasti Stuart Inggris.
Jangan sampai gara gara politik pencitraan, daerah kekurangan Rp150 miliar yang seharusnya untuk kegiatan ketahanan perekonomian. Dan, kegiatan untuk menambah kemampuan sumber daya manusia harus hilang, hanya untuk memberikan kendaraan dinas untuk RT dan RW.
Saya kira RT dan RW pun mau menjadi RT bukan karena ingin dapat motor. Tapi mereka murni untuk mengabdi kepada kemanusiaan di lingkungan mereka tinggal.
Pak RT sedang dirayu saat Pilkada. Karena perannya sangat besar di tengah lingkungan. Tapi ada berita Kemendagri meminta program itu di daerah lain dibatalkan. (*)
