Panglima Minta Istri Prajurit TNI Ingatkan Suaminya Tak Terlibat Kegiatan Politik Praktis

Loading...

Suarasiber.com – Dharma Pertiwi harus selalu berupaya meningkatkan citra organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mandiri dan tampil secara aktif di segala situasi. Para anggota Dharma Pertiwi diharapkan dapat menjadi inspirasi dan solusi bagi istri prajurit TNI di tengah masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang sehat produktif dan inovatif

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dharma Pertiwi (DP) ke-14 Tahun 2023 bertempat di Balai Samudera, Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/6/2023).

Panglima TNI mengungkapkan bahwa keunggulan sumber daya manusia bangsa Indonesia diawali dari rumah, di mana sebuah keluarga berinteraksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Di sinilah pentingnya peranan Dharma Pertiwi dalam upaya mengingatkan para anggotanya agar selalu fokus dalam proses pendidikan dan keluarganya,” ungkap Yudo.

“Terlebih di era milenial saat ini di mana persalinan global yang diikuti perkembangan teknologi yang pesat menuntut peran aktif seorang ibu dalam membimbing Generasi masa depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang handal serta berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Panglima TNI kembali mengingatkan ibu-ibu istri prajurit TNI terkait masa-masa kegiatan politik tanah air yang akan memasuki pesta demokrasi Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan Kepala Daerah yang pelaksanaannya pada tahun 2024 dan tahapannya sedang perlangsung.

“Ibu-ibu yang hadir supaya mengingatkan suaminya, karena mulai tahun ini masuk tahun politik dan supaya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis,” pesan Yudo.

Pesan juga disampaikan kepada peserta Munas DP agar mengingatkan anggota keluarga lainnya untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menjawab atau memberikan statement yang bersifat memihak atau memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada satu golongan atau partai politik manapun beserta Pasangan calon yang diusung.

“Jangan melibatkan diri dalam politik praktis, memberikan fasilitas, tempat atau sarana dan prasarana milik TNI untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” ujarnya.

Bagi keluarga prajurit yang telah memiliki hak pilih atau individu selaku warga negara dipersilakan nantinya digunakan sebagaimana mestinya.

“Saya mengimbau agar tidak ada yang memberikan arahan atau paksaan dalam menentukan pilihannya kepada orang lain dan tolong junjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan demokrasi tahun 2024 nanti,” ujarnya. (***/machfut)

Editor Ady Indra P

Loading...