Dibutuhkan Rp180 M Benahi Bandara Karimun, Duit yang Ada Baru Rp130 M
Suarasiber.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq mendatangi sejumlah kementerian di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Kementerian pertama ialah Kementerian Perhubungan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemprov Kepri untuk berkoordinasi dalam pengambangan Bandara Karimun serta Pelabuhan Malarko.
Kepada Menhub, Budi Karya Sumadi, Ansar agar jalur penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka, dan tentunya dengan membuka jalur penerbangan Wings Air.
Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik.
“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat boeing 737,” kata Ansar.
Koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara juga tengah dilakukan.
Dijelaskan oleh Gubernur, Pelabuhan Malarko sedang dalam tahap desain penataan pelabuhan kontainer. Hal ini karena Karimun berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.
Juga dekat juga dengan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kedua Provinsi ini saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.
Usai dari Kemenhub, rombongan bertolak ke Kemenko Marves. Di sini Gubernur Kepri dan rombongan disambut Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Ir. Wahyu Utomo.
Wahyu mendapatkan penjelasan, bandara di Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu diperpanjang runway-nya.
Saat ini panjang ruway bandara karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter.
“Kita berharap hingga akhir 2023 nanti bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan jika untuk membenahi bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp180 miliar.
Adapun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp120 miliar dari Kemenhub dan Rp10 miliar dari APBD Pemprov Kepri untuk pembebasan lahan. (suradi)
Editor Yusfreyendi
