Bakal Dibentuk Satgas Awasi Kapal “‘Nakal” yang Hindari Pungutan Labuh Jangkar
Suarasiber.com – Gubernur H. Ansar Ahmad menyampaikan akan membentuk satgas untuk memaksimalkan potensi jasa labuh jangkar yang akan diterima oleh Pemerintah provinsi Kepulauan Riau.
Soal satgas ini menjadi permintaan Menko Marves Luhut B Panjaitan bersama Deputi Menko Marves serta Penasihat Khusus Menko Marves Marsetio saat Ansar berkunung ke kantor mereka di Jakarta.
“Pesan Menko Marves, kita harus bentuk Satgas guna penertiban kapal-kapal yang berlabuh berada di luar kawasan jasa labuh jangkar,” kata Ansar.
Pesan Luhut lainnya, tidak ada satupun terutama kapal asing berlabuh di luar labuh jangkar, semua wajib melabuhkan labuh jangkarnya di titik yang telah ditetapkan.
Ansar pun akan memerintahkan dinas terkait untuk menindaklanjuti. Draft akan dibawa ke Menko Marves Kamis (18/3/2021) yang saat itu sedang dinas ke Batam.
“Niat bersama kita satu, yaitu ingin membangun daerah lebih cepat. Oleh karena itu dengan tambahan fiskal yang kita dapatkan akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur investasi serta mendorong investasi masuk sehingga bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Gubernur Ansar di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (12/03).
Pejebat yang hadir ialah Sektretaris Derah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah; Kapolda Kepri Irjen Pol.Aris Budiman; Kajati Kepri Hari Setiyono; Danlantamal IV Laksamana Pertama Indarto Budiarto; Danguskamla Armabar Laksma TNI Yayan Sofiyan.
Lalu ada Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, Asop Kaskogabwilhan I Laksamana TNI Ariantyo Condro Wibowo, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (P) Sumantri.
Tak ketinggalan Kepala, Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri Lagat Parroha Patar Siadar serta Perwakilan Bakamla, Kabinda, Kanwil Hukum dan HAM, BPKP Perwakilan Kepulauan Riau, KSOP dan Imigrasi serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (mat)
