65 Persen Pendapatan Kepri Disuplai dari Pusat
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri diminta berbenah.
Kemudian, memperhatikan rekomendasi yang tertuang dalam laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Pronvisi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kepulauan Riau Suryani di sela sidang paripurna Laporan Akhir Pansus LKPJ di Gedung DPRD Kepri pada Senin (22/6/2020).
“Ada begitu banyak catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan, kita berharap rekomendasi ini tidak diabaikan begitu saja.
Tapi harus benar-benar menjadi sarana perbaikan Pemprov Kepri, khususbya OPD terkait,” kata Suryani Wakil Ketua Pansus LKPj 2019 yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS ini.
Sehingga ke depannya, tambah Suryani, setiap program dan kegiatan benar-benar terencana dan mengacu ke RPJMD dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Utamanya jika dikaitkan dengan postur APBD, yang lebih didominasi oleh dana perimbangan.
Untuk tahun 2019 presentase pendapatan asli daerah 33,25 persen. Sementara sisanya 65,36 persen diperolah dari dana perimbangan dan 1,39 persen merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Terhadap kontribusi daerah pada realisasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2019, mengalami penurunan yang cukup signifikan atau yang hanya mencapai Rp 7.173.968.960. Sementara di tahun 2018 sekitar Rp 13.542.397.410.
Kita berharap, OPD terkait mampu meningkatkannya di tahun 2020 nanti. Dari pembahasan memang realisasi anggaran rerata mencapai target yang cukup tinggi.
Akan tetapi ini bukan satu-satunya indikator. Kita melihat ada hal yang lebih penting, yaitu belum tercapainya indikator-indikator realisasi kinerja hingga 100 persen.
Kita berharap rekomendasi kita ke OPD-OPD dalam Laporan Pansus LKPJ Plt Gubernur bisa dijadikan rujukan untuk berbenah bagi OPD-OPD yang ada,” tutup Suryani.
Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono juga berharap OPD-OPD bisa berimprovisasi dalam melakukan peningkatan PAD.
“Kita masih begitu mengandalkan dana perimbangan dari pusat. Jika ini tidak menjadi perhatian dari sekarang dan di pusat kondisi keuangan tidak stabil.
Maka, akan berimbas besar bagi Kepri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama konsen dalam peningkatan PAD,” tambah Raden Hari Tjahyono. (mat)
