Jumaga: Awasi Ketat Harga Kebutuhan Pokok di Pasar

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar pemerintah mengawasi ketat harga kebutuhan pokok di pasar serta penanganan Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Jumaga saat mengikuti Forum Perencanaan Musrenbang 2020 RKPD 2021 Provinsi Kepulauan Riau melalui Video Conference, Rabu (29/4/2020).

Selain Plt Gubernur Kepri H Isdianto dan jajarannya, kegiatan ini juga diikuti Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak.

“Dalam kondisi darurat ini juga perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap harga kebutuhan pokok di pasar serta lakukan Penanganan khusus sebelum dan sesuah pandemi covid-19 yang harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Jumaga.

Ia juga menjabarkan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepri, bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini diharapkan menjadi momentum agar menyusun sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kemajuan daerah.

“Pemda harus menyusun perencaan dalam upaya percepatan dari segala sektor, tidak hanya kesehatan tapi ekonomi dan sosial,” kata Jumaga.

Selain itu, Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi sehingga roda pelayanan publik dapat terlaksana dengan lancar.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah harus bekerja keras meningkatkan sektor-sektor lain agar PAD dapat terus tumbuh, sebagai contoh adalah Sektor Labuh Jangkar dan Sektor Pertambangan, Sektor Reklamasi Pantai.

Sementara itu, Kennedy Simanjuntak usai menyampaikan pokok-pokok RKP 2021, memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri.

Antara lain sebagai berikut:

• Mendorong percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi wilayah menjadi manufaktur dan pariwisata berskala global
• Mempercepat pembangunan SDM unggul dan berdaya saing global
• Meningkatkan pemberdayaan usaha rakyat dan UMKM khususnya di sektor perikanan
• Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah
• Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa.

Terakhir, Kepala Barenlitbang Naharuddin selaku Ketua Penyelenggara dalam laporannya mengatakan bahwa dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan di daerah yang harus tetap terlaksana dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin.

“Terhadap seluruh usulan musrenbang tingkat kabupaten dan kota yang akan disampaikan akan dilakukan pembahasan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan skala kewenangan provinsi dan kekuatan anggaran,” lanjut Nahar.

Terakhir, dalam menyusun Musrenbang ini kata Nahar mengacu kepada Visi dan Misi Pemprov Kepri yakni: Perwujudan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.

Dengan fokus kepada:

• Pemantapan Kepri sebagai bunda tanah melayu
• Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
• Pemerataan infrastruktur dan lingkungan berkualitas
• Peningkatan keunggulan dibidang kemaritiman
• Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan dalam pembahasannya, akan di bagi kedalam enam kelompok, yakni:

• Budaya dan Pembangunan Manusia
• Perekonomian
• Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan
• Infrastruktur dan Kewilayahan
• Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
• Tata Kelola Pemerintahan. (mat/man)