TANJUNGPINANG (suarasiber) – Salah satu tujuan dibentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Jaksa Agung, adalah untuk mencegah korupsi, dan memberantas korupsi. Bukan untuk jadi makelar proyek.
Seperti yang dilakukan jaksa di Kejari Yogyakarta, Eka Safitra. Ditempatkan sebagai anggota TP4D di Kota Yogyakarta, dia malah jadi makelar proyek. Yaa… ditangkap KPK.
Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK mengungkapkan peran jaksa yang kini jadi tersangka, dan ditahan KPK di konferensi pers, Selasa (20/8/2019). Siaran pers itu dirilis juga melalui akun Twitter kpk.go.id.
Selain Eka Safitra, KPK juga menetapkan jaksa di Kejari Solo, Satriawan Sulaksono, dan Gabriella Yuan, Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri sebagai tersangka.
Diungkapkan, bahwa awalnya jaksa di Kejari Solo, yakni Satriawan Sulaksono mengenalkan Eka Safitra ke Gabriella. Gabriella punya perusahaan yang akan ikut lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta, yang pagunya sekitar Rp10,3 miliar.
Sebagai anggota TP4D, Eka kemudian mengatur ke pokja panitia lelang agar syarat-syarat lelang ditambah. Sehingga, perusahaan Gabriella bisa menang tender.
Skenarionya berhasil, dan PT Manira Arta Mandiri menang dengan nilai sekitar Rp8 miliar. Sebagai imbalan atas jasanya, Eka Safitra mendapat fee 5 persen atau sekitar Rp415 juta dari nilai menang tender.
Baca Juga:
Rekayasa Ulang Arus Lalulintas di Simpang Maut, Tanjungpinang Kekurangan Water Barrier
Nama-nama Pejabat Eselon II Pemprov Kepri yang Diperiksa KPK Hari Ini
Ini Pesan Bupati Anambas Saat Sambut Kedatangan Jemaah Haji
Saat pembayaran fee inilah Eka Safitra diciduk tim operasi senyap KPK di Yogyakarta. Ikut diamankan uang tunai sekitar Rp110 juta. Kini, tersangka dan barang bukti diamankan KPK.
Eka Safitra, jaksa Kejari Yogyakarta, dan Satriawan, jaksa di Kejari Solo diancam dengan pasal berlapis. Keduanya diancam
Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan pemilik perusahaan, yakni Gabriella diancam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mat)
