Duduk Perkara Munculnya Dugaan Korupsi Rp927 Jutaan di Desa Ulu Waras, Anambas
Suarasiber.com – Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri, perbuatan R dan AR mengakibatkan kerugian negara Rp927.862.000.
Dijelaskan oleh Kapolres Kepulauan Anambas Akbp Apri Fajar Hermanto melalui Kasi Humas Polres Kepulauan Anambas Iptu Raja Vindho, penyelewengan ini dilakukan pada Dana APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun anggaran 2019.
Disebutkan, APBDes Ulu Waras pada tahun 2019 berjumlah Rp3.072.264.774. Namun diselewengkan kedua tersangka Rp927.862.000. Rinciannya sebagai berikut:
a. Penggunaan Anggaran diluar APBDES sebesar Rp370.821.000,00
b. Pembayaran Honorarium yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp57.555.000
c. Pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp65.836.000
d. Hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp433.650.000
Menurut Vindho, sejak dari proses perencanaan APBDes R sudah memiliki hasrat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun moral.
Ia lantas melakukan sejumlah kebijakan yang bisa membantu memuluskan kesingiannya dengan cara:
Menunjuk orang-orang yang dapat mengendalikan / diperintahkan kades
Membuat kebijakan yang menguntungkan orang lain dan menguntungkan diri sendiri (Rencana Anggaran Biaya)
Memegang dan membayarkan Keuangan Desa
Membuat laporan pertanggung jawaban fiktif
Perbuatan R tersebut dibantu oleh AR yang juga merangkap sebagai ketua TPK. Tugas AR ialah mengelola keuangan desa dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri serta membantu untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas perintah tersangka R.
Keduanya, imbuh Vindho, dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan Ancaman Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Akibat perbuatan keduanya, mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan pendapatan dan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu willayah. (***/syaiful)
Editor Yusfreyendi
