Gubernur Kepri Usulkan BBI Juga Diikuti Peningkatan Kualitas Produk
Suarasiber.com – Opening ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Gebyar Melayu Pesisir 2022 dilaksanakan di Hotel Marriot Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022).
Pada kesempatan ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan agar gerakan BBI juga disertai peningkatan kualitas produk sehingga mampu bersaing.
Hal ini dipandang perlu, sebab menurutnya, pemerintah baru mengkampanyekan penggunaan Bangga Buatan Indonesia. Namun dinilai masih minim sekali berkampanye untuk peningkatan kualitas produk-produk Indonesia.
“Saya kira bangga Buatan Indonesia ini harus kita sertai dengan penguatan, mendorong produk-produk di Indonesia ini agar ke depan memiliki kualitas yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk import,” usulnya.
Pembukaan kegiatan dilakukan dengan menabuh kompang oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Sementara membuka kegiatan secara virtual dilakukan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur BI Perry Warjiyo.
Pembukaan ini disejalankan dengan ekspor produk-produk UMKM di Kepulauan Riau ke berbagai negara dengan total ekspor dari Januari hingga Maret 2022 tercatat Rp93,8 miliar.
Juga dilaksanakan MoU antara Pemprov Kepri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna memperkuat kajian, penelitian, pengembangan dan juga penerapan inovasi UMKM di Provinsi Kepulauan Riau.
Gubernur Kepri juga menyerahkan sevata simbolis bantuan subsidi bunga 0 persen, penyerahan sertifikat halal gratis dari Pemprov kepada pelaku usaha.
Dukung TKDN 40 Persen
Gubernur Kepri juga menegaskan komitmen Pemprov Kepri menjalankan amanat inventarisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebasat 40 persen bagi belanja daerah.
“Di Kepri, dari total belanja Rp3,6 triliun, setelah diinventarisasi ada Rp1,9 triliun yang memiliki kandungan TKDN nya dan akan dibelanjakan pada tahun anggaran 2022 ini,” ujarnya.
Karena pemerintah telah menargetkan 40 persen belanja dari inventerisasi tersebut, maka Rp971 miliar atau 50,93 persen yang akan menggunakan produk-produk dalam negeri bagi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Riau,
Hal yang sama juga akan diperintahkan Gubernur Ansar kepada bupati dan wali kota se-Kepri. Pemprov Kepri pun sudah membentuk Tim Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Diantaranya menginput e-katalog walaupun baru produk-produk makan dan minuman yang jumlahnya mencapai 200 produk yang telah dikurasi oleh Bank Indonesia.
Soal hilirisasi juga disinggung Ansar, ia akan mendorong program ini sehingga produk-produk industri di Kepri nanti mampu menambah item jumlah produk-produk jadi yang bisa masuk ke e-katalog Nasional.
Hal ini mengingat produk-produk di Kepri rata-rata juga banyak produk elektronik dan produk kelengkapan lainnya. Jika ada insentif untuk daerah, Ansar berharap para menteri bisa menurunkannya ke daerah untuk mendorong hilirisasi tadi.
Masih seputar penerapan 40 persen dari belanja daerah, pusat dan BUMN, Ansar berharap benar-benar dipikirkan ketersediaan produk-produk inti agar tak menggangu kelancaran pembangunan di daerah.
Hal lain ialah PMK 173 Tahun 2021, di mana pProduk-produk hasil produk UMKM di Batam ini ketika keluar dari Batam ke Provinsi yang lain maka akan dikenakan PPN saat ini 11 persen.
Para pelaku UMKM meminta agar pemerintah bisa memberikan diskresi. Meskipun Kepri merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, agar produk UMKM bisa kompetitif maka bisa diberikan diskresi tanpa PPN 11 persen, sehingga bisa bersaing dengan produk dari tempat lain.
Terakhir ia berharap banyak kolaborasi daerah dan pusat yang harmonis seperti ini akan mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. (masjai)
Editor Yusfreyendi
