Sri Mulyani Ungkap Perubahan Kebijakan Pemerintah di Diskusi dengan American Chamber of Commerce (Amcham)
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sejumlah perubahan kebijakan dilakukan pemerintah, menyusul badai wabah corona. Perubahan kebijakan dilakukan di banyak sektor.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi bersama American Chamber of Commerce (Amcham), Jumat (12/6/2020) pagi.
Apa saja perubahan kebijakan itu? Ini penjelasan lengkap Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, Sabtu (14/6/2020).
“Pengalaman adalah guru terbaik yang mengajarkan kita menjadi lebih baik. Demikian pula pengalaman menghadapi pandemi ini telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi pemerintah. Inilah saat terbaik melakukan perubahan. Setuju?
Dalam diskusi bersama American Chamber of Commerce (Amcham) pada Jumat pagi, 12 Juni 2020, saya menjelaskan berbagai langkah pemerintah untuk menangani pandemi, baik langkah respon cepat (berupa stimulus fiskal) maupun langkah reformasi yang lebih fundamental
Di sektor kesehatan, pemerintah tak hanya menaikkan anggaran kesehatan. Perbaikan ekosistem layanan kesehatan digulirkan secara komprehensif: supply side, demand side, cakupan kesehatan universal (universal health coverage), sistem layanan, termasuk yang berkaitan dengan Pemda.
Pandemi juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi di berbagai sektor seperti infrastruktur digital, kesehatan, jaminan sosial, dan investasi. Pemerintah berkomitmen melanjutkan investasi di bidang infrastruktur, khususnya yang berbasis teknologi digital.
Berbagai sektor dirombak, seiring penyusunan kebijakan yang ramah investasi dan mendukung rantai pasokan global (global supply chain). Saat ini, banyak perusahaan global sedang meninjau ulang global supply chain mereka. Indonesia sangat berpeluang memanfaatkan kesempatan ini, mengingat potensi ekonomi kita yang sangat besar.
Pemerintah akan menyusun peta risiko investasi untuk membantu perusahaan menentukan sektor industri yang sesuai dengan profil risiko perusahaannya. Pada saat yang sama, Kementerian BUMN telah mereformasi BUMN sekaligus membatasinya, agar tidak memasuki seluruh lini bisnis. Dengan demikian akan terbuka ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur atau bidang lain.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia selalu disesuaikan dengan praktik terbaik (best practice) internasional. Di masa pandemi ini, penggunaan layanan digital meroket. Objek pajak pun semakin bergeser ke ranah digital. Ditjen Pajak terus berkonsultasi dengan OECD, demi kebijakan perpajakan yang adil dan tidak diskriminatif.
Akhirnya, pada kesempatan ini saya juga mendorong Amcham untuk memberikan masukan kepada Pemerinta Indonesia, dengan memetakan kebutuhan dan ris appetite bagi para investor.” (mat)
