Dari 41 Major Project RPJMN 2020-2024, Kepri Urutan ke-9
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Musrenbangnas RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019). Acara dibuka Presiden Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden KH Maruf Amin, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri.
RPJMN 2020 – 2024 pemerintah pusat menyusun 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project).
Di urutan ke-9 ada Major Project Integrasi Pembangunan Wilayah Batam–Bintan. Major Project ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan. Indikasi pendanaan untuk kegiatan ini sebesar Rp28,04 triliun. Dengan rincian APBN Rp0,04 T, KPBU Rp 18,5 T, Swasta Rp 5,4 T dan BUMN Rp 4,1 T. Para pelaksananya antara lain BP Batam, KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha (BUMN/ Swasta).
Masuknya integrasi pembangunan wilayah Batam Bintan dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) agar dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.
Selain itu, Major Project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan.
Selain Batam Bintan, dalam narasi RPJMN 2020-2024, sda juga peningkatan nilai tambah pariwisata. Kepri sendiri mendapat beberapa prioritas. Di antaranya Destinasi Pariwisata Prioritas untuk Taman Wisata Alam (TWA) Mukakuning dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk Nongsa-Pulau Abang dan sekitarnya serta KSPN Lagoi-Bintan dan sekitarnya.
Selain sektor pariwisata, beberapa program untuk nilai tambah Ekonomi juga mendapat narasi dalam RPJMN 2020-2024 ini. Di antara wilayah pengelolaan perikanan dan sentra produksi perikanan budidaya.
Untuk gas bumi, tercatat East Natuna tercatat dengan cadangan gas bumi 46 TSCF. Untuk hilirisasi SDA melalui kawasan industri, Kepri juga masuk dalam delapan Kawasan Industri Prioritas Nasional, yaitu KI Bintan Aerospace dan KI/KEK Galang Batang. Sementara di Karimun masuk narasi hilirisasi SDA melakui pengembangan smelter.
Dalam RPJMN ini, Kepri mendapat rencana target pertumbuhan ekonomi mulai 4,7 persen untuk tahun 2020 dan 7,1 persen di akhir tahun 2024. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu diidentifikasi identitas unggulan berupa karet, perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Sementara mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai. Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun, Kawasan Industri (KI) Bintan Aerospace dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Batam-Bintan.
Plt Gubernur H Isdianto berharap proyek prioritas strategis (major project) dalam RPJMN 2020-2024 untuk Kepri segera dieksekusi. Karena proyek ini memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan perekonomian Kepri. Malah sangat strategis dan meningkatkan kebanggaan bangsa karena Kepri berbatasan dengan banyak negara tetangga.
“Beberapa agenda dalam RPJMN 2020-2024 sangat kita harap cepat dilaksanakan. Tak hanya integrasi pengembangan wilayah Batam-Bintan, tapi juga Destinasi Prioritas Pariwisata, termasuk mensinergikan pengembangan komoditas unggulan wilayah Kepri yang masuk dalam RPJMN,” kata Isdianto usai menghadiri Musrebangnas.
Sementara itu, 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.
Disampaikan oleh Isdianto bahwa Presiden Jokowi dalam sabutannya akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur agar memperkokoh fondasi dalam berkompetisi dengan negara lainnya. Pemerintah, kata Jokowi ingin menyambung infrastruktur yang ada ke kawasan-kawasan industri, kawasan produksi pertanian, ke kawasan produksi perikanan dan pada kawasan wisata yang ada di setiap provinsi. (mat)
