TANJUNGPINANG (suarasiber) – Hasriawady, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, menegaskan setiap investasi yang masuk harus didukung, agar tumbuh, dan berkembang.
Dengan begitu, lapangan kerja tercipta, produksi berjalan, dan menghasilkan devisa, yang diperlukan negara serta daerah untuk melaksanakan pembangunan.
Adalah fungsi pemerintah untuk membimbing, memperbaiki, dan meluruskan, jika ada investor yang belum tepat melaksanakan aturan yang berlaku.
Bukan sebaliknya yang malah terkesan mempersulit. Seperti yang dialami PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
Jika investasi perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu itu ditutup, kata Hasriawady, kepada suarasiber, Selasa (26/11/2019), para pekerjanya akan dikemanakan? Sementara, calon investasi baru lainnya masih belum masuk. Karena, sulit sekali berurusan dengan aturan yang ada.
“Seperti yang di Galangbatang, ada calon investor yang kredibilitasnya di tingkat nasional sangat tidak diragukan. Akan tetapi ada saja gangguan, dan hambatan yang dialami.
Bahkan, segala laporan gangguan yang dilaporkan pun mengendap tanpa kejelasan,” tukas Hasriwady, yang akrab dengan sapaan Gentong.
Menurut Gentong, hal itu bertolak belakang dengan yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, saat berkunjung ke Dabo, Singkep, Kabupaten Lingga.
Bahwa, saat ini negara dan daerah kekurangan duit. Sehingga, investor harus diundang datang. Agar, lapangan pekerjaan tercipta, proses produksi berjalan, dan menghasilkan devisa untuk negara.
“Kita jelas sangat mendukung pernyataan tegas Pak Moeldoko itu. Jangan ada gangguan dari manapun kepada semua calon investor. Jaga situasi tetap tertib, aman, dan beri kepastian ke investor.
Jika pesan Pak Moeldoko itu dilaksanakan, tentu semua calon investor yang berniat berinvestasi di Bintan sudah merealisasikan rencananya. Termasuk yang sudah berinvestasi tentu akan mengembangkannya, seperti yang di Batulicin,” tukas Gentong. (mat)
