BUMD Diusulkan Terlibat Antisipasi Inflasi
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sekdaprov Kepri HTS. Arif Fadillah memimpin Hight Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Tahun 2019 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/4/2019).
Arief mengingatkan agar ada sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadan. Salah satunya menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat.
“Pasokan barang ini harus dijaga, karena kalau barang yang tersedia terbatas sedangkan permintaan tinggi maka bisa menyebabkan harga kebutuhan tersebut akan naik,” jelas Arief, dilansir dari humaskepri.id.
Sekda juga berharap semua tim TPID Kabupaten/Kota untuk lebih intens lagi melakukan operasi pasar dan mengadakan pasar murah.
Kepala BPS Provinsi Kepri Zulkilfi dalam laporannya menjelaskan bahwa pada awal tahun 2019, bulan Januari hingga Maret inflasi bisa dikendalikan bahkan cenderung terjadi deflasi.
“Namun kita tetap harus tetap bekerja keras mengendalikan inflasi di Kepri karena sudah dipastikan akan terjadi kenaikan harga dan inflasi pada bulan Mei dan Juni ini karena memasuki bulan Ramadan dan Lebaran,” ujarnya.
Sementara Kepala Perwakilan BI Kepri Fadjar Majardi menawarkan sebuah solusi jangka panjang mengatasi inflasi dan kenaikan harga barang pokok di masyarakat dengan melibatkan BUMD.
Sistem efisiensi rantai dagang pangan strategis yang ditawarkan ini akan menempatkan BUMD menjadi pemain utama dalam perdagangan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Pada rantai dagang konvensional jalur distribusinya dimulai dari petani – pengepul – pedagang besar – pedagang hilir – pedagang eceran – konsumen. Dengan melibatkan BUMD, barang dari petani langsung dibeli oleh BUMD dan pendistribusiannya langsung ke konsumen.
“Ini tentunya lebih murah karena memotong rantai distribusi yang panjang. Petani juga diuntungkan karena akan dibeli sedikit lebih tinggi dari harga biasa serta konsumen akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kehadiran BUMD pada sistem ini pastinya tidak akan mematikan pedagang yang telah ada karena komiditas yang dijual adalah komoditas yang strategis, dimana pemerintah hadir di pasar untuk menjaga kestabilan harga,” jelas Fadjar. (mat)
