Suarasiber.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak menginginkan pelayanan publik di wilayah Kepri ada aroma pungutan liar. Untuk itu, bersama bupati dan wali kota ia belajar ke Pemkab Banyuwangi.
Kunjungan dilakukan Ansar dan rombongan usai bertemu dengan warga Kepri di Yogyakarta serta melantik Pengurus IPMKR Yogyakarta.
“Mall pelayanan publik akan mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Karena itu, mall pelayanan publik akan mampu menghindari masyarakat dari pungutan liar, sebab pembayaran dilakukan secara elektronik,” ujarnya di Banyuwangi, Senin (7/2/2022).
Dengan belajar di Banyuwangi, ia berharap hasil studi ini bisa diaplikasikan ke Pemkab dan Pemkot se-Kepri.
Di tahun dua kepemimpinan Ansar – Marlin, pelayanan publik menjadi perhatian. Hal ini, kata Ansar harus ditata demi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Mal pelayanan publik ini juga akan melengkapi prioritas Gubernur Ansar untuk menggencarkan investasi di Kepri melalui kemudahan pelayanan perizinan.
Menurut Gubernur Ansar, dirinya sebagai pembina dari kepala daerah kabupaten dan kota wajib mendorong setiap kabupaten dan kota di Kepri untuk semakin memperkuat pelayanan publik dengan inovasi-inovasi yang telah terbukti berhasil seperti mall pelayanan publik.
“Kita akan dorong supaya usai dari sini semua kabupaten dan kota di Kepri secara bertahap punya mall pelayanan publik seperti di Banyuwangi ini,” kata Gubernur Ansar.
Kepala daerah yang mendampingi Gubernur Ansar adalah Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga M. Nizar, Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, dan Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda.
Turut serta juga Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari.
Rombongan Gubernur Ansar mendapatkan penjelasan mall pelayanan publik dari Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto. (zainal)
Editor Yusfreyendi
