Akhir Tragis Politik Dinasti di Kutai Timur

APBD seperti Milik Keluarga

Jika bercermin kembali pada fungsi legislasi, sudah sepatutnya Ketua DPRD Kutim, akan menghalangi terjadinya transaksi proyek. Untuk kepentingan pribadi.

Akan tetapi seperti disebut di atas, bagaimana mungkin dia akan mengawasi sebagaimana tupoksinya. Karena, yang harus diawasinya adalah suaminya sendiri.

Yang terjadi justru sebaliknya dan memang sudah seharusnya, yakni ikut bersama-sama menggerogoti APBD.

Agar para pengawas anggaran lainnya tidak cerewet, mereka mungkin sudah mencukupi beragam kebutuhannya.

Seperti, untuk perjalanan dinas rutin 3 kali seminggu, dana aspirasi atau dana alokasi atau dana pokok pikiran (pokir).

Untuk pengawas partikelir lainnya, siapkan saja anggaran kerjasama dengan mereka. Jika itu semua bisa diatur, dipastikan tidak akan ada lagi yang bising.

Mungkin keduanya beranggapan, bahwa APBD itu adalah milik keluarganya. Jadi, bisa diolah dan dikelola sesuai keinginan mereka sendiri.

Nahas bagi mereka, meski KPK kini lebih populer dengan segala kontroversinya. Tapi masih ada yang berjalan di atas rel, mengawasi, menyadap dan menangkap.

Sekaligus membuktikan nilai minus dari politik dinasti. (mat)