Sense of Crisis Tumpul, Hotel di Pulau Bintan Sekarat Aparatur Pemprov Kepri Justru Gelar Kegiatan di Batam
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Di saat tingkat hunian hotel Pulau Bintan terjun bebas hingga sekitar 95 persen. Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) di Pemprov Kepri malah semakin rajin menggelar acara di berbagai hotel di Batam.
Padahal di Pulau Bintan ada banyak sekali hotel berbintang, yang siap menggelar acara sebesar apapun. Apalagi, hanya acara workshop.
Seperti digelar Bappelitbang Pemprov Kepri di salah satu hotel di Batam, Rabu (29/1/2020) dan Kamis (30/1/2020). Seperti sudah diberitakan suarasiber.com.
Plt Gubkepri Isdianto, yang membuka acara itu pun disebut sempat menyuarakan kegalauannya. Terkait pelaksanaan acara itu yang tidak dilaksanakan di Tanjungpinang atau di Bintan.
Isdianto jelas risau, karena Ibu Kota Provinsi Kepri ada di Pulau Bintan. Tepatnya di Kota Tanjungpinang. Dan punya banyak hotel berbintang berkelas internasional.
Dalam pengamatan redaksi, persoalan digelarnya suatu acara atau event di Batam atau di Pulau Bintan, bukan karena fasilitas hotel. Namun, pada nilai biaya perjalanan dinas atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dikeluarkan.
Jika menggelar acara di luar daerah, jumlah biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan akan lebih besar. Semakin besar SPPD yang dikeluarkan akan semakin disukai nyaris semua aparatur Pemda.
ANGGARAN KEGIATAN yang ANEH SUDAH BIASA
Berdasarkan pantauan redaksi, biaya perjalanan dinas ini juga yang kerap membuat sebuah kegiatan menjadi aneh. Misalnya, nama kegiatannya bantuan untuk orang miskin.
Ada sekitar 20-an orang yang dibantu dan masing-masing menerima Rp10 juta. Artinya, total bantuan yang diserahkan Rp200 juta.
Namun, jumlah anggaran yang disediakan di kegiatan itu berjumlah Rp1 miliar. Sisa Rp800 juta di kegiatan itu digunakan untuk pengeluaran SPPD.
Keterangan sejumlah saksi di persidangan perkara suap Nurdin Basirun Gubkepri nonaktif, sudah cukup untuk jawaban kegiatan yang aneh seperti di atas.
Yang membuat semakin aneh, karena anggaran ajaib itu disetujui oleh DPRD. Sama anehnya melihat studi banding DPRD terkait pariwisata, justru berkunjung ke daerah di luar Provinsi Kepri yang pariwisatanya megap-megap.
Walhasil, studi banding yang dibiayai rakyat habis untuk pelesiran. Misalnya, dalam bentuk tur keliling Danau Toba dari pagi sampai malam di masa yang sudah lalu.
BUKU APBD TETAP TOP SECRET
Selama hampir 20 tahun menggeluti dunia jurnalis, tak sulit menemukan anggaran kegiatan yang aneh seperti itu. Dan, dapat ditemukan nyaris di semua Pemda di Provinsi Kepri.
Tidak sulit untuk mengetahuinya, cukup dengan melihat buku anggaran. Yang sulitnya, adalah bagaimana bisa melihat buku anggarannya.
Karena hingga kini, buku APBD yang lengkap di Pemda di Provinsi Kepri masih termasuk klasifikasi top secret, sangat rahasia. Itu saja.
Itu juga sebabnya, meski di banyak daerah sudah memublikasikan APBD-nya secara terbuka. Namun, hingga hari ini nyaris semua Pemda dan DPRD di Provinsi Kepri tidak ada yang memublikasikan anggarannya secara terbuka.
Meskipun nyaris semua Pemda mengganggarkan kegiatan sosialisasi APBD. Dan, nyaris semua Pemda juga memiliki portal resminya.
SENSE OF CRISIS TUMPUL
Hal ini yang menjadi salah satu sebab tumpulnya sense of crisis aparatur Pemda. Di saat krisis melanda dunia perhotelan di Pulau Bintan, akibat dampak wabah coronavirus di Tiongkok, mereka justru menggelar acara di daerah lain.
Sejumlah hotel dan resort di Pulau Bintan yang selama ini berhubungan dengan turis Tiongkok, kini merana. Para pekerjanya juga ikut merana. Apalagi yang bergaji harian.
Wabah coronavirus di Tiongkok menyebabkan larangan keluar dari negara itu sejak 24 Januari 2020. Kondisi ini mirip dengan saat wabah virus SARS merebak.
Humas Bintan Agro Resort sebagaimana dikutip dari portal batampos.co.id, mengatakan Pemda diharapkan kebijakannya. Agar, pariwisata dan perhotelan sanggup menghadapi masa suram ini.
Sebagaimana kebijakan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Singapura, Malaysia dan Thailand.
Galaunya Isdianto sejalan dengan harapan Renaldi. Tinggal OPD saja yang harus menajamkan sense of crisis mereka. Caranya, laksanakan kegiatan-kegiatannya di hotel dan resort di Pulau Bintan.
Soal kecilnya SPPD yang diterima, tepikan dulu untuk sementara. Setelah krisis selesai silahkan gas pol lagi sampai kandas. (sigit rachmat)
