BINTAN (suarasiber) – Kinerja pegawai, baik pegawai negeri (ASN) maupun honorer menjadi salah satu kunci keberhasilan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan fisik dari pos anggaran belanja langsung APBD. Bupati Bintan pun tak segan-segan memberikan sanksi bila ada yang tak disiplin.
Apri menyampaikan, berdasarkan laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), kegiatan belanja langsung untuk fisik, sudah berkisar 40 persen, saat menjelang lebaran Idul Fitri lalu. Saat ini, beberapa kegiatan sudah melakukan administrasi pencairan sebagian kegiatan, setelah proses lelang. Kemudian, masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang sedang dalam tahap proses lelang.
“Kami prediksikan, sampai akhir Juni atau semester pertama ini, lebih dari 40 persen serapan anggaran pembangunan fisik itu. Kalau belanja tidak langsung, itu kan sudah normatif. Artinya, kalau sampai Juni, berarti serapan anggaran mencapai 50 persen,” sebut H Apri Sujadi, kemarin.
Justru itu, Bupati Bintan terus mengingatkan agar OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer di lingkungan Pemkab Bintan, tetap meningkatkan etos kerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas.
“Apabila ada yang kurang disiplin, pimpinan OPD harus melaporkan kepada kami, dan bisa diberikan sanksi. Karena, realisasi kegiatan pembangunan daerah itu, tak lepas dari kinerja aparatur pemerintahan,” jelasnya.
Ia meyakini, kalau kinerja baik, berarti serapan anggaran untuk pembangunan daerah akan baik pula serta tepat waktu.
Serapan anggaran untuk pelaksanaan fisik dari pos anggaran belanja langsung APBD 2018 Bintan, diprediksikan melebihi 40 persen, per semester pertama ini. Namun demikian, Bupati tetap mengingatkan ASN di OPD masing-masing, agar meningkatkan kinerja.
Dari total belanja APBD 2018 Bintan senilai Rp1,065 triliun, alokasi untuk belanja langsung (pembangunan) sebesar Rp574,285 miliar (53,9 persen). Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp491,166 miliar (46,1 persen). Dana tidak langsung ini dialokasikan untuk belanja pegawai, bansos, hibah, subsidi dan beberapa pos kegiatan lainnya.
“Untuk serapan anggaran dari pos belanja langsung dan pos belanja tidak langsung itu, kami evaluasi per triwulan. Kalau untuk semester pertama (6 bulan), masih berjalan. Awal Juli nanti, kami pastikan nilainya,” kata Apri.
Kepala Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bintan Mohd Setioso membenarkan hal itu. Pembayaran kegiatan pembangunan fisik dari belanja langsung itu, sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir.
“Yang banyak itu, pada puasa Ramadan lalu. Karena, sudah banyak kegiatan yang selesai lelang. Dan sekarang, sudah banyak kegiatan pembangunan yang berjalan,” jelas Setioso. (mat)
