Awasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Anggaran
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sehubungan dengan banyaknya penangkapan anggota DPR/DPRD di Tanah Air oleh KPK, Solikhin, Ketua Umum LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri mengatakan sudah waktunya ada lembaga pengawas independen. Yang mengawasi kinerja dewan.
“Pemerintah diawasi dewan, dewan diawasi siapa? Tak ada kan! Makanya banyak sekali oknum yang ditangkap KPK. Badan kehormatan? Semua juga tahu itu cuma sebatas simbol. Tak mungkin dewan mengawasi dewan,” kata Solikhin kepada suarasiber.com, Sabtu (27/10/2018).
Solikhin menambahkan, ke depan memang perlu dibentuk semacam gabungan LSM. Sebagai pengawas kinerja dewan. Untuk itu dia akan berusaha menggandeng LSM yang punya visi sama.
[irp posts=”11926″ name=”Fatin Shidqia Berulang Kali Sebut Nama Ini, Siapa Dia?”]
[irp posts=”11923″ name=”Sejumlah Kepala SMA di Bintan Beri Masukan ke Disdik Kepri”]
[irp posts=”11920″ name=”Pulau Hati di Batam Direncanakan untuk Destinasi Bulan Madu”]
“Tak cuma sebatas mengawasi tapi juga punya kemampuan minta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di dewan. Yang dipakai itu kan duit APBD, masyarakat berhak tahu digunakan untuk apa?” tukasnya.
Misalnya, imbuh Solikhin, selain foto-foto pertemuan, dan teken SPJ perjalanan dinas, harus diketahui apa hasil sebuah studi banding? Juga produk hasil kunjungan kerja (outcome).
“Jangan sampai dinas luar itu hanya sebatas mengejar target menghabiskan anggaran uang saku yang jumlahnya sekitar Rp 300-an juta per orang per tahun,” ujarnya.
Solikhin juga berharap, ke depannya tidak terdengar lagi ada anggota dewan yang dinas luar hanya berdua sekretarisnya saja. “Masa DL cuma berdua sekretaris. Tak elok betul didengar,” harapnya. (mat)
