Hasan Jelaskan Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pusat
TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos., menyapa warga melalui dialog interaktif Pro 1 RRI Tanjungpinang, Jum’at (20/10). Ditemani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjungpinang, Teguh Susanto,ST., Pj Wako hadir mengudara untuk membahas rencana realisasi penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) yang baru diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dari Pemerintah Pusat.
Dialog interaktif tersebut dipandu oleh Host RRI Tanjungpinang, Erita Fitrah Insani, dan juga menghadirkan akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji, DR. Alfiandri,S.Sos., M.Si. Adapun tema yang dibahas dalam dialog tersebut adalah terkait penyaluran DID untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diawal dialog, Pj Wako Hasan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.17,5 milyar. Dana ini meningkat setelah pada tahun 2022 Tanjungpinang mendapat bantuan sebesar Rp. 11 Milyar.
DID merupakan dana yang diberikan atas apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dianggap sukses dalam mengendalikan inflasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
Menurut Hasan, Tanjungpinang merupakan salah satu kabupaten-kota di provinsi Kepulauan Riau yang mendapat DID karena dianggap sukses dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Meski begitu menurut Hasan, pihaknya akan tetap fokus dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik.
Menurut data BPS, tahun 2023 angka kemiskinan di Tanjungpinang berada di angka 9,58 % dan yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrim berada di angka 2,71 %. Sementara itu, terkait jumlah stunting Tanjungpinang tahun 2022 berada di angka 15,7% sedikit lebih baik dari tahun 2021 yang berada diangka 18,5 % dan masih berada dibawa rata-rata nasional yakni 21,6%.
Berdasarkan data BPS tersebut, Pj Wako Hasan mengutarakan untuk segera menyalurkan DID khusus menangani permasalahan Kemiskinan, Stunting dan menjaga stabilitas Harga Bahan Pokok. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam penanganan kemiskinan adalah program bedah rumah tidak layak huni. Untuk tahun 2023 ini akan difokuskan untuk pembedahan rumah darat dan pada tahun 2024 pembedahan rumah laut.
“DID yang telah ada akan kita salurkan segera untuk membedah rumah masyarakat. Karena rumah merupakan salah satu elemen penilaian dalam kategori kemiskinan. Apabila rumah layak huni, maka kesehatan warga juga pasti lebih baik”, ungkap Hasan.
Lanjut Hasan, untuk penanganan stunting kita telah merencanakan program Bapak Asuh yang nantinya akan ditunjuk setiap Kepala OPD untuk memegang langsung anak yang mengalami stunting untuk memonitor perkembangannya sekaligus membantu penanganannya. Hal tersebut menurut Hasan adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat.
Kadiskominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, menambahkan bahwa Pemko Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Pj Wako Hasan, telah merencanakan beberapa program untuk menangani stabilitas harga bahan pokok. Salah satunya adalah mengadakan Gerakan Pangan Murah, Sidak Pasar dan melihat stok bahan pokok. “Beberapa langkah diatas telah kita laksanakan guna mengintervensi harga bahan pokok yang berpengaruh juga terhadap inflasi”, ujarnya.
Masih kata Teguh, untuk program bedah rumah Pemko saat ini sedang melakukan pemetaan rumah-rumah mana yang akan mendapat bantuan tersebut. baik berdasarkan data DTKS, BPS maupun penilaian yang dilakukan oleh Pemko.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik UMRAH, Alfiandri yang hadir melalui sambungan telfon dalam acara tersebut ikut mengapresiasi atas capaian pemko Tanjungpinang dalam memperoleh DID. Meski begitu, menurut Alfiandri ini bukan hanya sekedar bantuan dari Pemerintah Pusat melainkan juga menjadi tantangan. Apakah Pj wako mampu melaksanakan program tersebut tepat sasaran. Alfiandri juga mengingatkan agar penggunaan dana tersebut efektif dan efisien serta dipergunakan merujuk pada aturan hukum yang berlaku. Akademisi UMRAH tersebut menambahkan bahwa Pemerintah perlu kerja bersama melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi dan media untuk sama-sama mengawasi kebijakan khususnya dalam penggunanaan anggaran.
Masyarakat Tanjungpinang yang hadir melalui sambungan telfon dalam dialog interaktif RRI juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemko dalam mengendalikan inflasi sehingga mendapat DID. Seperti yang dikatakan Nasrul warga Kota piring yang meminta agar penggunanaan dana tersebut tepat sasaran. Imran warga Kp.Bugis juga berpesan agar masyarakat bersama-sama dapat mengawasi penggunaan DID dan berharap Pemerintah transparan dalam realisasinya.
Diakhir acara, Pj Wako Hasan menyampaikan terimakasih atas atensi dan masukan positif dari masyarakat terkait penyaluran DID. “Untuk penggunaan dana tersebut kita akan jalankan sesuai prosedur peraturan dan hukum yang berlaku, saya pastikan DID ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran,” tutup Hasan dikutip dari Diskominfo. (***)
