Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Pengangguran
Di negara Indonesia pengangguran adalah permasalahan yang ada sejak peradaban manusia lahir karena kehadirannya merupakan sebuah kondisi diluar kesejahteraan.
Oleh karena itu pengangguran adalah suatu hal yang sulit dihilangkan dari kehidupan umat manusia. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa permasalahan pengangguran dibiarkan begitu saja, karena pengangguran adalah sumber dari masalah sosial lainnya.
Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
Permasalah tentang kesempatan kerja menjadi semakin penting karena pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia, artinya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh lapangan kerja semakin sedikit. Akibatnya tingkat pengangguran semakin meningkat.
Ditambah lagi, dimasa pandemi seperti sekarang, pekerjaan semakin sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan, bahkan pegawai yang telah mendapatkan pekerjaanpun ada yang dirumahkan karena pandemi seperti sekarang.
Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan baru merupakan hal yang cukup sulit dimasa sekarang.
Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini menjadi bagian penting karena merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia.
Menurut Suhendra bahwa masyarakat yang semakin berdaya, disadari maupun tidak, akan meningkatkan produktifitas karena pada hakekatnya setiap individu akan mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan menyimpang dari yang seharusnya, terdapat bias yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat.
Jadi sasaran penerima kegiatan di pedesaan adalah orang atau kelompok yang telah menerima kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya proyek tersebut kurang berhasil tetapi tetap dilakukan ditahun berikutnya.
Peran serta masyarakat dapat dijadikan alternatif untuk meminimasi ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, selain itu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bernegara dan bermasyarakat. Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan benar.
Demi tercapainya keberhasilan pemberdayana masyarakat segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat karena mereka yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka mengurangi pengangguran sebab mereka nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang keberhasilan atau tidaknya pemberdayaan masyarakat.
Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor terutama terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Salah satu aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat Indonesia masih rendah juga akibat tidak relevannya pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja.
Urgensi pengentasan pengangguran didasarkan pada beberapa pertimbangan dan kecenderungan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan serta tuntutan dan kebutuhan pasar dunia dalam arus globalisasi.
Berbagai program telah banyak dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sehingga masalah pengangguran dapat diminimalisasi.
Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis peran serta masyarakat yang dinilai penting, selain karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan kualitas sumber daya manusia, juga karena hakikat pendidikan adalah emansipatoris, yang bermakna partisipatoris dalam gerakan memberdayakan manusia.
Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengantisipasi banyaknya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi kota.
“Sebagai antisipasi pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat, Pemkot Batam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Rabu (19/12/2018).
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah antara lain Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK), subsidi bahan kebutuhan pokok, dan bazar sembako murah.
Rudi mengatakan dalam program PIK, Pemkot menganggarkan Rp1,1 miliar untuk setiap kelurahan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.
Dalam program itu, pemerintah melibatkan masyarakat untuk turut bekerja dalam proyek di masing-masing kelurahan, sehingga diharapkan dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat.
“Program PIK secara nyata telah berhasil mewujudkan pemerataan dan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam skala lingkungan terutama semenisasi jalan,” paparnya.
Adapun, subsidi bahan kebutuhan pokok dan bazar sembako murah dilakukan pemerintah dua kali dalam setahun untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya menjelang Idulfitri dan pergantian tahun.
“Subsidi dan bazar sembako murah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok yang terjangkau dan sekaligus menekan laju pertumbuhan inflasi daerah,” kata Wali Kota.
Dia menyatakan pemerintah mengupayakan meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat tersebut secara bertahap setiap tahun. Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Pemkot Batam terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota yang belum kunjung membaik. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia guna mengatasi pengangguran melalui berbagai cara.
Diantaranya pelatihan yang berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang ada dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif, meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan, memperkuat landasan kultural pendidikan sebagai terapi budaya, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tangguh, serta membangkitkan karsa di tengah-tengah masyarakat.
Kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran hingga saat ini masih lebih bersifat terpusat, sehingga program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerah tertentu.
Pada dasarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan hingga ke daerah pedesaan, namun program tersebut juga masih menempatkan masyarakat sebagai obyek dan bukan sebagai subyek, akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif dalam menggali potensi dirinya dan lingkungannya untuk segera ke luar dari kemiskinan.
Selain itu, programprogram yang dilaksanakan cenderung masih bersifat sektoral yang sering kali mengakibatan adanya semangat ego-sektoral dan saling tumpang tindih.
Penulis: Mirza Nur Ulfah; NIM: 18101066; Program Studi: Ilmu Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
