Cegah Korupsi di Pemerintahan, Pemprov Kepri Gunakan E-Katalog
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pemprov Kepri berupaya mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkup pemerintahan, salah satu terobosannya ialah e-katalog.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah usai menghadiri Rakor Stranas Pemberantasan Korupsi bersama pejabat KPK secara daring, Kamis (16/7/2020).
Arif sendiri melakukan video converence dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang.
Disebutkannya, dengan e-katalog lokal akan membuat tahapan dalam.pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan.
“Jadi e-katalog ini sedang kita susun berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota lainnya dan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).Progressnya sudah ada dan kita harap akhir tahun ini dapat selesai dan dibuatkan pergubnya,” jelas Arif.
Terkait Satranas PK yang memuat kebijakan Nasional dengan fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah, Arif menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat tertib dan dispilin dalam pelaporan.
“Untuk Satranas PK ini pelaporan Kepri telah mencapai 68.75 persen, termasuk tertinggi untuk progres secara Nasional. Saya yakin dengan strategi nasional ini, APIP dapat bekerja dengan maksimal,” ucap Arif
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan pencegahan tindak pidana perlu adanya kolaborasi semua unsur baik pemrintahan, swasta, lembaga, perguruan tinggi maupun masyarakat.
“Daerah harus mendukung keberdaaan Stanas PK. Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama dan menjamin bahwa pelaporan kemajuan pelaksanaan pencegahan korupsi didaerah tidak sekedar bersifat administratif namun harus ada dampak dan hasil nyata yang dirsakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara Elfin Elyas, Inspektorat III Kemendagri menyoroti peran perangkat daerah khususnya Humas dan Kominfo sebagai vocal point dalam menyampaikan hasil kerja dari tim Pencegahan Korupsi.
Agar masyarakat tahu semangat pemerintah alam melawan dan mencegah korupsi dan untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan yang lebih baik.
“Humas harus menggunakan berbagai strategi komunikasi, dengan memanfaatkan berbagai kanal-kanal informasi baik online dan offline dalam penyampaian kesuksesan dalam pencegahan korupsi, agar masyarakat tahu bahwa kita telah bekerja dengan baik. Kalau perlu masyarakat turut serta dilibatkan dalam tindakan pencegahan korupsi sebagai kontrol,” urainya.
Selain Arif, pejabat Pemprov Kepri yang mengikuti kegaian ini ialah Asisten Administrasi Umum M Hasbi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Zulhendri, Kepala Biro Hukum Heri Mokhrizal, Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan Misbardi dan Plt. Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli. (man)
