TANJUNGPINANG (suarasiber) – Perjuangan Pemprov Kepri mendapatkan hak dan wewenangnya di laut mendapatkan apresiasi dari Pleksana Tugas Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Diah Indrajati.
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Drs Jamhur Ismail MM pun diaulat untuk menceritakan kisah sukses perjuangannya di depan peserta Rapat Koordinasi Implementasi NSPK Bidang Perhubungan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan hari ini, Kamis (1/11/2018) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
“Perjuangan kami sesuai semboyan daerah kami, Berpancang Amanah Bersauh Marwah, Kepri berdaulat di laut,” ujar Kadishub Kepri dengan semangat tinggi.
Lantas, Jamhur pun menceritakan upaya Pemprov Kepri di Sidang Sengketa Peraturan Perundang-undangan lewat jalur nonlitigasi.
Sementara Diah Indrajati dalam sambutan menyampaikan dukungan atas upaya Pemprov Kepri merebut kewenangannya atas pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut.
[irp posts=”12047″ name=”Ketua PWI Kepri, Ramon Damora, Tangani Departemen Seni dan Kebudayaan PWI Pusat”]
[irp posts=”12044″ name=”Lulus Mustofa, Mantan Jaksa di Tanjungpinang Ini Menahan Oknum Anggota DPRD”]
[irp posts=”12041″ name=”Dua Model Kepri Berjaya di Pemilihan Wajah Pesona Indonesia 2018″]
“Masih banyak urusan kewenangan yang belum duduk antara Pemerintah pusat dan daerah dan mari kita bahas bersama,” ujar Diah.
Kewenangan Daerah Provinsi di laut sesuai dengan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Kewenangan itu kan amanah dan amanah bila tidak dilaksanakan kan gak bener juga,” Diah menegaskan.
Dengan adanya Rakor ini juga diharapkan terbentuknya satu persepsi dan langkah bersama para stakeholder bidang perhubungan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. (mat)
