Estimasi Pendapatan Harus Realistis
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Selain memangkas banyak kegiatan di Pemprov Kepri 2018, solusi lain untuk meminimalkan dampak defisit APBD Kepri 2018 yang jumlahnya hingga sekitar setengah triliun rupiah, adalah dengan memangkas dana alokasi anggota DPRD Kepri.
“Kalau bisa dihapus dana itu, kalau tak bisa ya diminimalkan. Dipangkas. Alihkan dananya untuk kegiatan di dinas instansi yang sifatnya padat karya,” kata Dr Edy Rustandi SH MH, praktisi hukum dan akademisi di UMRAH Tanjungpinang kepada suarasiber.com, Selasa (14/8/2018).
Fokus ke kegiatan yang padat karya, ujar Edy, agar ekonomi masyarakat bisa terbantu. Sekaligus, membuat perputaran roda ekonomi yang sekarang sangat lambat bisa bergerak lagi.
Menurut Edy, dana alokasi atau dana aspirasi atau dana apapun namanya juga kurang efektif. Sebab, sebagian besar masyarakat tidak tahu digunakan untuk apa? Atau,diperbuat untuk apa? Dan, berapa besaran angkanya? Padahal dana alokasi per anggota dewan itu angkanya miliaran rupiah.
“Sumbernya juga dari dana APBD juga yang penggunaannya harus transparan. Mekanisme penggunaannya seperti apa? Dan, realisasi hasilnya seperti apa? Selama ini nyaris tidak ada yang tahu, kecuali penggunanya dan yang menikmati,” tukas Edy.
Di sini peran Pemprov Kepri sangat penting, untuk menyosialisasikan dana alokasi atau aspirasi atau apapun namanya. Karena masyarakat umumnya tidak paham.
Karena dana alokasi itu dikucurkan ke dapil masing-masing, dana itu jangan sampai tumpang tindih dengan kegiatan di kabupaten, dan kota serta dengan anggaran dana desa (ADD).
Dan, karena sumbernya dari APBD penggunaannya memang dituntut harus transparan. Diumumkan secara terbuka, bukan disisipkan ke dinas melalui pihak perencana anggaran saja.
“Yang diumumkan ke publik. Sehingga masyarakat bisa ikut mengawasinya. Itu sudah sangat jelas,” tegas Edy.
Ditambahkannya ke depan setiap estimasi pendapatan harus realistis. Jangan dihitung belanja yang besar saja yang dikira, tapi tidak disertai dengan sumber pendapatan yang jelas.
Tanpa defisit saja roda ekonomi sudah sulit bergerak. Khususnya di daerah daerah yang perputaran roda ekonominya bergantung pada belanja APBD. Apalagi defisit hingga sekitar setengah triliun. Bisa semakin sesak nafas masyarakat.
“Defisit itu wajar. Tapi, kalau sampai setengah triliun tentu ada yang tak beres di estimasi pendapatannya dengan belanjanya. Estimasinya terkesan kurang realistis,” tegas Edy. (mat)
