Menteri Baru, Klimaks Kemarahan Jokowi

KEMARAHAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya sampai ke klimaks. Yang ditandai dengan diumumkannya nama enam orang calon menteri baru, Selasa (22/12/2020). Keenam orang yang akan dilantik, Rabu (23/12/2020) itu, adalah:

1. Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.
2. Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Budi Gunadi Gunawan sebagai Menteri Kesehatan.
4. Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.
5. Sakti Wahju Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Mohammad Lufti sebagai Menteri Perdagangan.

Jokowi butuh foreplay lama dan pemicu edan sebelum sampai ke puncak kemarahannya. Marah yang sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2020.

Gara-gara menterinya selambe alias cueks dengan situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Begitu marahnya hingga Jokowi yang dikenal kalem sampai mengancam akan mengganti menteri.

Kemarahan itu adalah fakta, bahwa masih ada menteri yang halu, istilah kekinian untuk halusinasi. Maklumlah, mereka baru dilantik jadi menteri 23 Oktober 2019.

Belum lagi gigi kering karena kelamaan tersenyum senang usai dilantik, tahu-tahu ada badai pandemi virus corona.

Virus yang meluluhlantakkan segala sendi kehidupan di atas bumi. Jokowi sadar efek virus ini bisa berdampak dahsyat ke kinerja kepemimpinannya. Juga ke bangsa Indonesia.

Itu sebabnya di awal-awal pandemi melanda, Jokowi berusaha meyakinkan rakyat Indonesia, bahwa pemerintahannya mampu menangani pandemi itu.

Beragam pernyataan dari para menteri pun sambung menyambung menyampaikan optimisme. Hal yang wajar, agar rakyat juga optimis.

Namun itu saja tak cukup. Di balik tampilan manis itu, Jokowi menggesa para menterinya bekerja ekstra cerdas. Kerja extraordinary demi 267 juta rakyat Indonesia.

Akan tetapi kondisi itu ternyata tak cukup dipahami sejumlah menteri. Masih ada menteri yang tak punya sense of crisis.

Mungkin masih tenggelam dalam euforia kegembiraan karena baru beberapa bulan dilantik jadi menteri. Sehingga, kepekaannya masih tumpul.

Padahal, saat melantik menterinya Jokowi sudah menegaskan, tidak ada visi menteri. Yang ada cuma visi presiden. Jelas dan sangat tegas!

Para menteri semestinya harus bangun dari halu-nya, saat Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Sangat jelas, bahwa Jokowi tak percaya dengan kinerja beberapa kementerian terkait.

Semestinya, tanpa gugus tugas pun sudah jelas siapa yang bertanggungjawab penuh atas penanganan suatu pandemi.

Akan tetapi, berbulan-bulan usai menggertak keras sambil mengancam merombak kabinet, Jokowi seakan lupa.

Pernyataan akan merombak kabinet juga seakan hilang ditelan kesibukan mengurus pandemi.

Juga urusan inflasi, pendapatan yang menukik tajam dan beragam hal lain yang mengancam eksistensi sebuah pemerintahan. Dan, bangsa.

Agaknya, banyaknya persoalan yang sudah masuk tahap krisis membuat Jokowi melupakan klimaks dari kemarahannya.

Hingga terjadinya penangkapan dua orang menterinya karena diduga korupsi.

Menteri yang diharap-harap bisa membantu menyelesaikan krisis, malah sibuk mengisi bank-saku. Sibuk memamerkan sikap hedonis. Pamer kekayaan dari hasil merampok.

Aji mumpung yang jadi pegangan hidup sejumlah oknum pejabat negara di semua lapisan pemerintahan, ternyata juga menjalar ke sekitar istana.

Mujur, KPK yang oleh sejumlah kalangan dianggap bukan lagi sebagai “sapu yang bersih” karena bisa dilobi, mulai unjuk gigi.

Dan, memang sudah seharusnya KPK sekarang bersikap tegas dan keras. Untuk mengubah mindset para penyelenggara pemerintahan. Seperti yang dilakukan KPK Hong Kong.

Karena, segala peringatan, ancaman hukuman hingga sosialisasi mencegah korupsi terbukti tak mampu mengubah pola pikir.

Juga imbauan hingga berbusa-busa pun tetap tak berguna. Begitu banyaknya imbauan hingga muncul anekdot, ganti saja frasa pemerintah menjadi pengimbau!

Penangkapan dua menteri akhirnya menjadi pemicu klimaks kemarahan Jokowi, yang sudah berbulan-bulan tergantung.

Memang tidak ada jaminan bahwa menteri baru akan bisa bekerja extraordinary.

Juga tidak ada jaminan apapun bahwa mereka akan bebas dari segala bentuk korupsi. Walau mereka sudah bersumpah tidak akan korupsi sejuta kali.

Sama halnya seperti sumpah di depan majelis hakim di pengadilan yang tak lagi bernilai. Mungkin karena sebelum disumpah belum bersuci diri he he he.

Korupsi memang sudah menggurita di republik ini. Mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke kementerian. Juga di berbagai lembaga pemerintahan.

Padahal, anggaran itu sudah susah payah dicari ke sana kemari, bahkan sampai harus berutang.

Kalau pun tak dikorupsi ya dihamburkan untuk perjalanan dinas. Tak caye? Buka saja Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing bidang atau seksi di OPD.

Untuk kegiatan intinya cuma seuprit. Tapi untuk perjalanan dinasnya membukit. Terserah lah, toh akhirat adalah urusan masing-masing.

Balik ke menteri baru. Meskipun tidak ada jaminan enam orang menteri baru bisa bekerja cerdas dan zero korupsi. Namun, minimal ada harapan baru di baru keenam orang tersebut.

Seperti kata Jokowi sebelum mengumumkan nama keenam orang menteri baru itu.

“Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan yang baru.” (sigit rachmat)