Implementasi pembentukan Pos UKK mestinya didukung oleh ketersediaan anggaran (money). Estimasi biaya merupakan hal yang penting karena bagaimanapun UKK yang dilaksanakan oleh puskesmas bukan low cost and short time activities, melainkan terbersit harapan agar kegiatan dapat berjalan kontinyu dan berkesinambungan.
Perencanaan dan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik oleh manajemen dalam membiayai pembelian dan perawatan sarana/peralatan (material). Pengelolaan anggaran sebaiknya dilakukan oleh tenaga administrasi yang berkemampuan khusus agar penggunaan anggaran transparan dan terdokumentasi dengan baik.
Puskesmas selaku provider dalam operasionalnya didukung oleh sarana dan prasarana, peralatan standar yang dibutuhkan untuk persiapan pembentukan Pos UKK sebagian telah tersedia. Meski dengan berbagai keterbatasan, hanya saja ketersediaan peralatan yang bersifat khusus. Seperti: alat ukur pencahayaan, kebisingan, kelembaban udara, debu, pengukur kekeruhan air, pengukur suhu lingkungan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) yang belum dimiliki oleh puskesmas.
Kendati demikian metode atau tata cara yang digunakan untuk mendukung implementasi UKK berupa komitmen-komitmen administratif dari berbagai pihak dalam bentuk dukungan terhadap pengembangan program UKK dapat dipertanggung jawabkan baik lisan maupun secara tertulis.
Pos UKK diperlukan untuk pelayanan kesehatan kerja dibawah binaan puskesmas, ditujukan untuk kelompok masyarakat pekerja seperti buruh, petani, nelayan, pengrajin dan lain sebagainya. Pos UKK dapat dibentuk dimana terdapat kelompok pekerja.
Sebagai standar yang ditetapkan bahwa 1 Pos UKK dapat melayani sebanyak 10-50 pekerja, sasaran layanan meliputi masyarakat pekerja termasuk lingkungan kerja.
