BINTAN (suarasiber) – Pjs Bupati Bintan Buralimar memerintahkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertindak tegas ke oknum ASN yang terbukti tidak netral di Pilkada Bintan 2020.
Perintah itu disampaikan Buralimar melalui surat Surat No 100/PEM/715 tanggal 1 Oktober 2020 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
Surat itu ditujukan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bintan. Adapun isi lengkapnya adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian NegaraKetua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pernilihan Umum nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020 Nomor 167tKep2020, Nomor 6JSKB’KASN/9í2020, Nomor 0314 tentang Pedoman pengawasan netralltas pegawaa aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemillhan Kepala Daerah serentak tahun 2020. agar dapat menjadi ledoman bagi setiap pegawai ASN yang berada di lingkungan Kabupaten Bintan untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Saudara untuk dapat melakukan pembinaan kepada Pegawai ASN di masing-masing OPD, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Desk Pilkada Kabupaten Bintan secara berjenjang sesuai kewenangan serta memproses penjatuhan hukuman atau tindakan administratif yang diperlukan apabila mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi
Agar dapat menjadi perhatian kita bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Basok Ridwan, Koordinator Humas Pemenangan Alias Wello – Dalmasri (ADA), menyambut baik adanya surat itu. Dia berharap surat itu tidak cuma jadi pajangan.
“Jangan cuma jadi macan kertas. Harus ada tindakanya nyata jika ada ASN yang terbukti tidak netral di Pilkada ini.
Bukan hanya ASN tapi juga PTT. Sehingga ada efek jera bagi yang lain,” tegas Basok kepada suarasiber.com, Rabu (14/10/2020). (mat)
