Hasan Soal Indomaret dan Alfamart: Pemerintah Tak Dapat Menolak Investasi Legal, Namun Dikaji Terlebih Dahulu
TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Hasan mengkarifikasi soal kabar bakal masuknya toko retail modern Indomaret dan Alfamart di Tanjungpinang.
Melansir kanal YouTube Ulasan TV, Kamis (2/11/2023), Hasan mengatakan jika wacana itu bukan berasal dari dirinya atas nama Pj Wako Tanjungpinang.
Apa yang disampaikan adalah menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang menanyakan apakah kedua toko retil modern itu bakal masuk ke Tanjungpinang.
“Namun saya menanggapi bahwa kita perlu melakukan pengkajian terlebih mendalam terkait perizinannya,” tuturnya.
Laporan dari Dinas PTSP Tanjungpinang belum ada pengajuan perizinan dari mereka. Hasan juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dapat menolak investasi yang diajukan secara legal.
Namun, pihaknya perlu menelaah lebih mendalam terkait dampak dan manfaat apabila nantinya diterbitkan izin.
Kabar Indomaret dan Alfamart memang tengah hangat di Tanjungpinang. ADa yang menolak dengan alasan mematikan UMKM, ada yang mendukung dengan salah satu alasannya menyerap tenaga kerja.
Hasan mendorong toko retil lokal yang ada di Tanjungpinang untuk melakukan digitalisasi dan inovasi sehingga tidak perlu khawatir apabila suatu saat nanti Indomaret dan Alfamart sebagai gerai mart modern berdiri di Tanjungpinang.
Berdasarkan data dari OSS dan perizinan, saat ini di Tanjungpinang telah berdiri 87 supermarket, minimarket dan mart-mart yang lain.
Langkah Pemkot Tanjungpinang yang melakukan kajian terlebih dahulu soal Indomaret dan Alfamart didukung akademisi UMRAH, Winata Wira. Menurutnya, terpenting ialah pemerintah menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat.
Berdasarkan demografi kependudukan saat ini 60% penduduk Tanjungpinang adalah generasi milenial yang menginginkan adanya gerai modern seperti Alfamart dan Indomaret.
Di satu sisi, Pemkot juga harus mampu menjawab kekhawatiran sebagian kelompok yang menilai kedua toko retail modern akan berdampak pada UMKM. (***)
