Gubenur Ansar Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Regional
TANJUNGPINANG (suarasiber.com) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (13/11). Kegiatan diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.
Workshop diikuti oleh Inspektorat dan Dinas PMD serta Camat dan Kepala Desa dari 5 Kabupaten se-Kepri dengan menghadirkan 4 narasumber dan Sekdaprov Kepri Adi Prihantara sebagai moderatornya.
Adapun keempat narasumber dalam diskusi panel tersebut ialah Asisten Bidang Intelijen Kejati Kepri Tengku Firdaus yang membawakan materi “Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan APBDes”. Kemudian Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Syahrul dengan materi “Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa”.
Lalu Kepala Bidang PPA II Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Anisah Alfada dengan materi “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa”, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mardiyanto Arif dengan materi “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa”.
Dalam sambutannya Gubernur Ansar mengatakan strategi pemerintah terkait arah pembangunan desa saat ini adalah melalui Sustainable Development Goals Desa (SDG’s Desa), yang diturunkan dalam 18 bidang fokus Pembangunan.
“Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 yaitu prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 didorong untuk percepatan pencapaian tujuan SDG’s Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa” paparnya.
Untuk mewujudkan pembangunan terpadu yang berkelanjutan ini, Gubernur Ansar menyebut Pemerintah Pusat pada tahun 2023 menggelontorkan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Khusus lingkup Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 275 desa yang tersebar pada lima Kabupaten dengan nilai total alokasi dana desa sebesar Rp. 226 miliar,-” imbuh Gubernur Ansar.
Menurut Gubenur Ansar, seluruh upaya tersebut merupakan manifestasi Nawacita Presiden Jokowi yang kedua yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.
“Karena dengan desa yang kuat, akan melahirkan kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga sampai pada negara yang kuat dan tangguh” ucapnya.
Acara juga disejalankan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa oleh Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD dari 5 Kabupaten Se-Kepri.
Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dengan penuh tanggung jawab, bersinergi dan berkolaborasi serta saling mendukung untuk keberhasilan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, saling memberikan data dan informasi dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan desa, serta mendukung pelaksanaan Forum Kolaboratif Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Daerah secara periodik. (ron).
