Suarasiber.com – Harga minyak goreng kini mendidih, walaupun belum mencapai puncak kebutuhan di akhir tahun.
Meski sulit mengintervensi harga, akan tetapi kebijakan pemerintah juga Pemda jadi sandaran masyarakat.
Terlebih bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Selain, masyarakat berpendapatan rendah.
“Ini di luar kendali pemrintah akibat kenaikan CPO ditambah penggunaan minya biodisel. Yang bisa dilakukan (pemerintah), adalah mencegah pedagang melakukan spekulasi harga.
Sehingga semakin mempercepat kenaikan harga,” kata Rudi Chua SE, anggota DPRD Kepri dari Kota Tanjungpinang, Minggu (21/11/2021).
Terkait kondisi di Tanjungpinang dan Bintan, Rudi mengatakan harga di Kijang masih agak terkendali. Karena, Disperindag mereka cukup proaktif turun melakukan pemeriksaan.
Rudi juga menjelaskan yang diatur pemerintah, adalah HET kemasan ekonomi. Yang biasa disebut minyak kemasan bantal.
“Pusat berencana melakukan operasi pasar. Tetapi dengan kondisi kenaikan CPO yang meningkat, operasi pasar itu ibarat membuang garam kelautan. Harga tidak bisa dikoreksi turun atau stabil,” jelasnya.
Walaupun demikian, ujarnya lagi, operasi pasar tetap diharapkan. Untuk meringankan beban masyarakat terutama berpendapatan rendah dan pelaku UMKM.
Hal itu sesuai dengan harapan yang disampaikan Eman, pelaku UMKM di Tanjungpinang.
Secara terpisah, Eman berharap berharap ada kebijakan dari pemerintah dan Pemda, agar harga migor turun lagi. Atau jangan makin mendidih lagi.
“Kami bingung mau jualan. Pakai minyak bekas (jelantah) rasanya jadi tak enak. Mau naikkan harga, bisa sepi pembeli.
Palingan ukurannya kami kecilkan,” sebutnya. (zainal)
Editor Ady Indra Pawennari
