Suarasiber.com – Pemerintah Kota Batam menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penanganan masalah sampah dan banjir sebagai agenda utama dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Arah kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dalam Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/1/2026).
Dalam forum tersebut, Amsakar menekankan bahwa isu sampah dan banjir tidak bisa lagi diperlakukan sebagai persoalan rutin tahunan. Menurutnya, dua masalah ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan harus menjadi perhatian utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai, keberhasilan berbagai program pembangunan tidak akan terasa maksimal apabila lingkungan perkotaan masih dihadapkan pada persoalan kebersihan dan genangan air. Oleh karena itu, Amsakar meminta seluruh jajaran pemerintahan bekerja secara total dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak efektif.
Sejalan dengan itu, Pemko Batam kini tengah menggeser fokus pembangunan yang sebelumnya dominan pada aspek fisik menuju pendekatan yang lebih seimbang dengan penguatan SDM. Transformasi kebijakan ini mulai menunjukkan hasil, salah satunya melalui penurunan tingkat kemiskinan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025. Selain itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam juga terus membaik hingga berada di angka 83,80.
Amsakar menjelaskan, pembangunan manusia dilakukan melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan program perlindungan sosial. Pemerintah juga terus mengalokasikan bantuan bagi kelompok rentan, termasuk lansia dan masyarakat di wilayah hinterland, serta penyediaan beasiswa pendidikan.
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ia turut menyoroti pentingnya keselarasan data dan kebijakan antara Pemko Batam dan BP Batam. Sinkronisasi tersebut dinilai krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Batam yang dipatok mencapai 7 persen. Selain itu, Amsakar mengingatkan aparatur pemerintahan agar menjaga integritas, kedisiplinan, dan keterbukaan terhadap aspirasi publik.
Sebagai langkah transisi menuju RKPD 2027, Pemko Batam telah menyiapkan 15 proyek strategis yang akan dijalankan pada 2026. Program tersebut mencakup pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP di kawasan Botania, pembangunan SD Negeri 011 Batam, pengembangan sistem drainase di wilayah GMP Piayu, hingga pembangunan rumah pompa untuk pengendalian banjir.
Di sektor lingkungan, pemerintah juga mengalokasikan pengadaan sarana pengelolaan sampah, seperti arm roll, compactor, dan bin container. Sementara di sektor lain, direncanakan revitalisasi Gedung Beringin sebagai pusat budaya nusantara, pembangunan jalan lingkar utara, serta peningkatan infrastruktur dasar di kawasan hinterland.
Forum konsultasi publik ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Ranwal RKPD 2027 oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur DPRD Kota Batam, perwakilan Bappenas, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Amsakar berharap, kolaborasi seluruh pihak dapat memperkuat arah pembangunan Batam ke depan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (rls/sya)
Editor Yusfreyendi
