Suarasiber.com – Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan, sejumlah potensi kerawanan hak penyandang disabilitas di Pemilu dan Pemilihan 2024, harus dicegah bersama.
Antara lain tidak masuk ke dalam daftar pemilih, kurang mendapatkan informasi dan sosialiasi kepemiluan.
Kemudian, kesulitan akses di TPS saat pemungutan suara, tidak terjaminnya kerahasiaan dan independensi pilihan.
Untuk itu Bawaslu Kota Tanjungpinang menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif. Sebagai pendidikan politik bagi pemilih potensial kaum difabel atau penyandang disabilitas di aula Dinsos Tanjungpinang, Rabu (23/3/2022).
Sekaligus untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. Bawaslu juga merekomendasikan ke KPU. Agar kaum difabel dipastikan masuk ke dalam daftar pemilih.
“Ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu. Untuk peduli dan mengedukasi saudara kita penyandang difabel. Sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.
Yang akan berpengaruh positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi ke depan,” kata Zaini, saat menyampaikan sambutan di acara itu.
Dalam sosialisasi itu, Bawaslu bekerjasama dengan Dinas Sosial Tanjungpinang, Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas (FKKPD) Tanjungpinang dan Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Tanjungpinang.
Dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU kerjasama sebagai bentuk komitmen bersama.
Untuk peduli dan melindungi hak politik serta kemudahan aksesibilitas bagi kaum penyandang disabilitas pada penyelenggaraan pesta demokrasi.
Zaini menambahkan sosialisasi dan MoU itu bertujuan untuk merangkul dan memberikan informasi serta pemahaman kepemiluan bagi masyarakat penyandang disabilitas.
Sehingga dapat menggunakan hak pilihnya secara baik pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
Ditambahkannya, keberadaan mereka sangat potensial. Maka perlu ada pemetaan potensi kuantitas dan kualitas.
Berdasarkan DPT Kota Tanjungpinang pada Pilkada Tahun 2020 terdapat 358 pemilih penyandang disablitas dari 149.354 pemilih.
Sementara merujuk data dari Dinsos Kota Tanjungpinang tahun 2021, terdapat 555 penyandang disabilitas yang potensial untuk berpartisipati pada Pemilu 2024.
Kolaborasi
Sementara itu, Kepala Dinsos Tanjungpinang Ahmad Nur Fatah, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan akses partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.
Dan juga mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin terjadi bagi penyandang difabel dalam penyelenggaraan pemilu nanti.
Nur Fatah mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat, pada tahun 2021 terdapat 555 orang penyandang disabilitas pontensial.
Dengan rincian 118 berumur 17 tahun dan 234 berumur 18-59 tahun, yang tersebar di seluruh kelurahan.
“Dinsos akan menyediakan akses data yang diperlukan bagi Bawaslu untuk pelaksanaan Pemilu mendatang,” ucap Nur Fatah dalam pemaparannya.
Menurut Nur, ke depan perlu ada kolaborasi. Baik dari Bawaslu, KPU, Dinsos maupun stakeholder atau komunitas lainnya dalam suatu tim.
Untuk pendataan dan penjangkauan. Agar mempermudah dalam mengindentifikasikan potensi dan permasalahan yang ada.
Komitmen
Sementara anggota KPU Kota Tanjungpinang Andri Yudi, mengatakan respon positif kegiatan sosialisasi itu dan siap membangun komitmen bersama.
Untuk menjaga hak pilih dalam pemutakhiran daftar pilih, siap menerima dan menindaklanjuti data pemilih penyandang disabilitas yang direkomendasikan oleh Bawaslu.
Juga memberikan sosialisasi, memberikan kemudahan akses dalam setiap tahapan. Terutama teknis saat pemungutan suara di TPS.
Sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh perwakilan peserta penyandang disabilitas Zulfahmi yang juga guru SLB.
Terutama agar perlu adanya sosialisasi dan simulasi langsung cara penggunaan alat bantu saat pemungutan suara. Sehingga tidak kesulitan saat pencoblosan.
Sosialisasi dihadiri sekitar 20 orang peserta penyandang difabel dari berbagai kategori disabilitas. Di antaranya tunadaksa, tunarungu, tuna netra.
Hadir juga anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang Mariyamah, jajaran Dinsos Endarto, Suharto. (machfut)
Editor Yusfreyendi
