Menilai Keberhasilan PPKM di Kepulauan Riau
Abdul Rauf Rahim, S.KM.,M.Si
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau
Wakil Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Daerah Kepulauan Riau
Tujuan PPKM adalah untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Kriterianya PPKM adalah ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit dibandingkan dengan jumlah kasus (BOR). Dengan ktiteria tersebut, Batam dan Tanjungpinang serta dua kabupaten lainnya termasuk dalam penerapan PPKM.
Keberhasilan PPKM dapat diukur dari dua siklus penularan (4 minggu). Indikatornya adalah ketika laju penularan dapat ditangani. Laporan kasus harian yang dipublikasi oleh pemerintah menjadi acuan masyarakat untuk menilai keberhasilan PPKM.
Berdasarkan data kasus harian yang ditampilkan akumulasi perminggu diatas terlihat bahwa lonjakan kasus di Kepulauan Riau terjadi pada minggu kedua bulan Mei, setelah itu cenderung melandai lalu melonjak lagi pada minggu kedua bulan Juni. Perlu diketahui bahwa laporan kasus harian yang dipublikasi pemerintah adalah gambaran penularan seminggu yang lalu. Ada jeda antara hari penularan sebenarnya dengan laporan harian.
Jika kita perhatikan data empat minggu terakhir, yaitu minggu ketiga Juni 1,953 kasus, minggu keempat Juni 2387 kasus, minggu pertama Juli 3.348 kasus, dan minggu kedua juli 3.915 kasus. Dari data tersebut disimpulkan bahwa laju penularan pada siklus terakhir tergolong rendah, namun lebih setengah dari total kasus masih menularkan kepada orang lain.
Efek dari PPKM akan kelihatan pada minggu kedua. Asumsinya adalah bahwa laporan minggu pertama PPKM masih gambaran penularan seminggu sebelumnya. Nah, masyarakat yang telah berkorban dengan imbas PPKM diharapkan bersabar dan kritis dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut. Keberhasilan PPKM seharusnya tergambar dari laporan minggu ketiga dan keempat bulan Juli. Parameter keberhasilan setidaknya ketika jumlah kasus harian paling tinggi sama dengan rata-rata jumlah kasus harian minggu kedua bulan Juni yaitu sekitar 279 kasus perhari.
Pengetatan Masyarakat dan Penguatan Petugas
Selain pengetatan aktifitas masyarakat, salah satu syarat utama berhasilnya PPKM adalah pengerahan sumber daya penanganan pandemi covid-19 yang mumpuni. Bukan hanya pada sektor pengobatan dan karantina, petugas harus kuat dalam penegakan empidemiologi.
Setidaknya petugas harus menegakkan tracing kasus, telusuri dari mana sumber penularan kasus terinfeksi virus dengan cara menanyakan 2hari sampai 14 hari yang lalu dimana yang bersangkutan pernah keluar rumah, dengan kendaraan apa dan berkumpul dimana. Dengan demikianakan diperoleh jaring penularannya.
Selanjutnya analisa kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Apakah yang bersangkutan setelah kembali kerumah menerapkan prokes dengan benar, serta langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengganti baju. Baju bekas pakai segera dicuci dan masker segera dibuang dengan benar ke tong sampah.
Penerapan penyekatan terhadap orang bepergian juga perlu diperhatikan. Mereka sebaiknya tidak berhenti di lampu merah, tetapi segera kembali menuju tujuan masing-masing, sehingga tidak terjadi kerumunan dan transmisi virus corona di persimpangan lampu merah.
Demikian juga perlu partisipasi masyarakat terhadap isolasi mandiri. Perananan tetangga dan perangkat RT/RW perlu disiagakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak perlu terpaksa keluar rumah.
PPKM sedianya tidak hanya diterapkan pada masyarakat saja. Masyarakat yang cerdas membutuhkan akses terhadap data dan informasi yang akurat. Dengan demikian mereka akan sadar, mau, dan mampu, serta ikut serta dalam penanganan pandemi ini. Pemerintah perlu mengevaluasi tampilan desiminasi data yang ada. Penanganan pandemi ini tidak sekedar tampilan time, places, and person saja. Mayarakat juga perlu mendapatkan pendidikan kesehatan melalui desiminasi informasi faktor resiko penularan, data dan fakta, serta kajian-kajian ilmiah lainnya.***
