Aset Daerah Tak Diurus, Ketua KPK: Jadi Pintu Masuk Korupsi
Suarasiber.com – Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat fokus dalam menyelesaikan persoalan aset Pemda di seluruh Indonesia. Termasuk, sengketa aset di semua Pemda di Kepri.
Firli menyebutkan, sengketa aset tersebut bisa membuka kesempatan korupsi. Apabila tidak diselesaikan dengan baik.
“Kami minta kerja sama yang baik dari Pemda setempat. Biarlah repot mencari data-data di saat masa pencegahan daripada repot mencari data saat penangkapan,” ujar Firli.
Menurut Firli, bila aset-aset daerah, BUMN juga BUMD dab desa terus dibiarkan tidak terurus. Maka akan membuka ruang bagi munculnya perilaku korupsi oleh aparat.
Hal tersebut disampaikan Firli di acara penyerahan Serifikat Tanah Pemda, Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Fokus Area Manajemen Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2020) di Kantor Wali Kota Batam.
Terkait hal itu Pjs Gubkepri Bahtiar, minta bupati/walikota untuk bersungguh-sungguh mendukung kegiatan ini.
“Mumpung KPK fokus ke masalah ini. Jangan hanya sekedar MoU saja, namun tak diiringi kerja yang sungguh-sungguh. Kepri hanya memilik 4 persen wilayah darat,” ucapnya.
Ditambahkannya, “Kalau yang 4 persen ini tidak bisa diselesaikan dengan baik sengketa tanahnya, mau pindah ke mana kita,” kata Dirjen Polpum Kemendagri ini. (mat)
