Suarasiber.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memanfaatkan gelaran Pembukaan dan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06).
Dirinya akan mencari kepastian hukum atas hak atas tanah untuk masyarakat nelayan di Kepri yang tinggal di atas air atau ruang laut.
Kepri sendiri merupakan salah satu anggota Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan yang ikut menandatangani Deklarasi Batam 2018.
Acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dihadiri Ibu Negara, Iriana Jokowi; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dan Bupati Wakatobi, Haliana serta undangan lain.
Acara ini bertemakan “Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan”.
“Inilah kesempatan kita untuk masyarakat nelayan di Kepri yang tinggal di atas air atau ruang laut untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanah, maka saya hadir langsung pada GTRA Summit ini untuk pastikan hal itu,” ujar Gubernur Ansar.
Pada acara yang diagendakan berlangsung selama 3 hari sejak 8 Juni hingga 10 Juni 2022 ini.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dengan begitu masalah yang ditunggu oleh masyarakat yang tinggal di atas air seperti Suku Bajo atau Suku Laut di Kepri bisa ditangani.
“Selama ini kami tidak bisa memberikan hak kepada mereka sehingga mereka tidak memiliki akses ke finansial lembaga keuangan termasuk KUR,” ujar Menteri Sofyan. (ron/masjai)
Editor Yusfreyendi
