Suarasiber.com – Ini mungkin kabar yang tidak ditunggu oleh pegawai di Bintan. Pemkab melakukan rasionalisasi APBD 2022 menyebabkan anggaran sehingga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) dan beberapa anggaran kegiatan akan dikurangi.
“Kami melihat kondisi penerimaan daerah tidak dapat terkejar. Mau tidak mau TPP dan beberapa kegiatan dikurangi,” kata Sekda Bintan, Adi Prihantara.
Hal tersebut disampaikannya selepas rakor dengan Dispora Kepri di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Rabu (23/3/2022).
Pengurangan TPP pegawai karena penerimaan daerah baik pajak dan retribusi tidak terpenuhi dari target. Kondisi tersebut akan menyebabkan desifit anggaran diprediksi bakal terjadi sekitar 5 persen.
“Atau melebihi dari Rp50 miliar dari APBD tahun 2022,” imbuh Adi.
Ujung-ujungnya, beban belanja akan terkena rasionalisasi. Pembayaran TPP pegawai didasarkan kemampuan keuangan daerah.
Jika kemampuan keuangan daerah turun, maka tunjangan tambahan penghasilan pegawai akan ikut turun atau dikurangi.
Tak hanya TPP, Pemkab Bintan pun bakal mengurangi pembangunan infrastruktur. Jika semula dikabarkan Pemkab akan membangun lima kantor dinas, kemungkinan hanya dua kantor yang akan dibangun terlebih dahulu.
Adi buru-buru menegaskan, yang disampaikannya bukan ditunda, melainkan dikurangi. Ia pun menyebutkan, hanya untuk menghemat anggaran, tidak ada pembelian mobil dinas selama dua tahun terakhir.
“Pakaian dinas juga sudah mau lima tahun tak diganti,” ungkap Sekda Bintan. (eko)
Editor Yusfreyendi
