Suarasiber.com – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengakui jika Pemprov Kepri masih memiliki banyak kekurangan.
Salah satunya dengan penyusunan laporan hasil pengelolaan keuangan.
Karenanya, Ia meminta BPK Perwakilan Kepri dan jajarannya terus memberikan penilaian secara objektif terhadap hasil kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan yang ada.
Ini disampaikannya saat membuka kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci kinerja vokasi dan vaksinasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara zoom meeting dari ruang kerja Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/10/2021).
Memeriksa hasil kinerja pegawai agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan uang negara merupakan amanat yang harus dilakukan oleh BPK.
Dengan demikian diharapkan pemerintah lebih cermat, efisien dan efektif dalam menggunakan uang negara.
Diakui Gubernur, Pemerintah Provinsi Kepri masih banyak kekurangan dalam hal menyusun pelaporan hasil pengelolaan keuangan.
Oleh sebab itu perlu adanya saran dan masukan serta pendampingan dari BPK.
“Melalui hasil pemeriksaan kita tahu mana yang harus diperbiki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku nantinya,” imbuh Ansar.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang melibatkan anggaran yang dikelola dan harus dipertanggungjawabkan melalui screening pemeriksaan BPK. (man)
