BATAM (suarasiber) – Plt Gubernur Kepri, Isdianto “memprotes” kebijakan pemerintah pusat. Yang menjadikan Provinsi Kepri sebagai tempat pemulangan utama eks TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri.
Protes disampaikan secara halus oleh Isdianto, saat video converence dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
Pada saat video converence, Isdianto meminta agar tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak ditumpuk di Kepri.
Daerah asal TKI diminta membuka pintu menerima warganya. Dimana, dari 35 ribu TKI yang kembali lewat Kepri, 57 persen, berasal dari daerah lain.
Permintaan itu disampaikan Isdianto kepada Muhadjir, sebagaimana disampaikan usai video converence, Kamis (2/4/2020) di Graha Kepri, Batam.
“Terkait dengan PMI dan TKI, yang kembali dari negara tetangga. Kita sampaikan, agar bisa dikembalikan ke daerah langsung. Jangan ditumpuk di Kepri. Daerah lain, harus membuka diri untuk menerima warganya yang TKI,” kata Isdianto kepada Muhadjir.
Isdianto menyebutkan, hingga 1 April 2020, sudah tercatat sekitar 35 ribu orang yang masuk ke Kepri. Jumlah tersebut, sebanyak 43 persen adalah warga Kepri.
Dan, 57 persen warga luar Kepri seperti dari Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa dan lainnya.
Untuk tanggal 1 April 2020 saja tercatat 1.200 orang TKI yang masuk. Pelabuhan yang digunakan adalah pelabuhan feri internasional Batam Center, pelabuhan feri Harbourbay, pelabuhan fery Tanjungpinang dan pelabuhan Fery Karimun.
Sebanyak 57 persen TKI yang bukan warga Kepri, sebagian sudah langsung menuju daerahnya masing-masing, baik melalui jalur laut maupun jalur udara.
Setiap TKI yang sampai, tambah Isdianto dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari negara asal, kesehatan para TKI juga dicek dan diwajibkan mengisi formulir kesehatan yang diberikan KJRI masing-masing. Bagi TKI yang bermasalah akan dilakukan karantina selama 14 hari di Asrama Haji Batam.
“Agar, semua TKI yang bukan warga Kepri tersebut bisa secara mudah kembali ke daerah asalnya. smsaya meminta kerjasama kepala daerah atau gubernur yang bersangkutan.
Untuk membuka jalur pintu masuk internasionalnya tanpa harus ke Kepri dulu atau bisa dari Kepri juga berangkatnya. Saya juga minta bantuan ke pusat untuk menyelesaikan persoalan ini,” tambah Isdianto.
Menurut Isdianto, pemulangan TKI ini harus segera dilakukan supaya tidak menjadi masalah tambahan bagi Kepri. Hal terburuk apabila dibiarkan bisa menyebabkan penuntasan wabah covid-19 di Kepri tidak bisa selesai dengan tuntas.
Selain masalah TKI, Isdianto juga meminta bantuan tambahan APD (alat pelindung diri), masker, sarung tangan dan sepatu boot. Begitu juga dengan bantuan operasional.
Tidak itu saja, Pemprov Kepri saat ini juga tengah merekrut sebanyak 200 nakes dengan berbagai bidang untuk antisipasi penanganan covid-19 di Kepri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa (Kemenko PMK) Muhajir Effendy menanggapi dengan serius laporan yang disampaikan Gubernur Kepri Isdianto. Namun sayangnya, saat VC, Gubernur Riau sebagai salah satu daerah asal TKI tidak ikut dalam VC tersebut.
Kendati begitu Muhajir berjanji akan menghubungi secepatnya Gubernur Riau, Gubernur Sumbar, Gubernur Sumut dan Gubernur daerah asal TKI lainnya untuk segera menerima warganya masing-masing.
“Saya akan hubungi para gubernur terkait secepatnya. Sehingga tidak membeni Kepri dan persoalan TKI ini segera kita atasi dengan baik,” katanya. (mat)
