Suarasiber.com (Tanjungpinang) – Kemampuan belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) turut berkontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah, khususnya di Kota Tanjungpinang yang sebagian besar ekonominya digerakkan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, saat menanggapi kritik publik terkait kebijakan Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, yang mengambil langkah pinjaman dana ke Bank Riau Kepri Syariah guna membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan non-ASN, Minggu (15/6/2025).
“Ekonomi Tanjungpinang sangat bergantung pada perputaran uang di sektor UMKM. Ketika TPP ASN belum cair, aktivitas UMKM pun ikut lesu. Ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara daya beli pegawai dengan perputaran ekonomi lokal,” kata Teguh.
Wali Kota Lis Darmansyah mengambil kebijakan strategis melakukan pinjaman daerah untuk membayar TPP pegawai, sebagai upaya memutar kembali roda ekonomi yang sempat melambat. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tercatat hanya 3,78 persen.
Di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, tercatat sekitar 5.613 ASN dan non-ASN. Teguh menjelaskan, banyak di antara mereka yang mengandalkan TPP karena gaji pokok telah digunakan untuk pinjaman pribadi, atau dalam istilah umum disebut “disekolahkan”.
Teguh menjelaskan, langkah ini bukan semata untuk ASN, tetapi juga menghadapi defisit anggaran yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya. Saat Lis dilantik pada 20 Februari 2025, ia langsung dihadapkan dengan defisit sekitar Rp280 miliar, terdiri dari utang kegiatan tahun sebelumnya dan anggaran TPP yang hanya dialokasikan untuk 6 bulan.
“Wali Kota menghadapi kondisi fiskal yang sangat sulit sejak awal menjabat. Bahkan, banyak kegiatan tahun 2024 yang tunda bayar. Sebagian besar sudah mulai dibayarkan atau proses pembayarannya dilanjutkan pada bulan Juni ini,” tambah Teguh.
Meski anggaran terbatas, kegiatan produktif yang berdampak langsung pada masyarakat tetap dijalankan. Pelayanan publik tetap berlangsung, meskipun dengan pengurangan volume kegiatan.
Wali Kota Lis Darmansyah telah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat keuangan daerah, termasuk:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta intensifikasi pajak dan retribusi.
- Pemanfaatan lahan eks HGB/HGU yang tak lagi digunakan untuk mendatangkan investor.
- Kajian perampingan jumlah OPD, sebagai bagian dari efisiensi belanja pegawai.
“Langkah wali kota tidak hanya fokus pada kondisi ekonomi ASN, tetapi lebih luas memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi Tanjungpinang secara menyeluruh,” tegas Teguh.
Dengan strategi menyeluruh ini, Pemko Tanjungpinang berharap peran ASN sebagai penggerak ekonomi mikro dapat berjalan seimbang dengan kebijakan fiskal daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. (***/sya)
Editor Yusfreyendi
