Suarasiber.com – Bulan Mei memiliki satu hari tentang pendidikan, yakni Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal dua.
Masih di bulan Mei, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menyinggung sejumlah hal untuk merefleksi Hari Pendidikan Nasional.
“Ini bisa menjadi momentum perubahan penyelenggaraan pendidikan di Batam pada khususnya,” ungkapnya, belum lama ini.
Ia lantas menyinggung keberadaan guru honor di luar PPPK. Selama masih ada anggaran, ia meminta agar Dinas Pendidikan Kota Batam agar gaji honorer tenaga pendidikan yang masih di bawah standar untuk dievaluasi.
“Bagaimana pendidikan akan bagus jika penyelanggara (guru) masih tergolong miskin? Pemda harus mengevaluasinya, ini momen memperbaiki mutu penyelenggara pendidikan,” kata politisi yang maju dari Dapil Sungai Beduk ini.
Mustofa juga menyinggung soal adanya pungutan atau iuran lain yang masih terdengar.
Menurutnya, bangunan dan fasilitas sekolah sudah dibangun dari APBD. Penyelenggaranya bisa dibayar menggunakan dana BOS. Dengan demikian tinggal bagaimana mengelola keuangan sekolah agar tidak lagi melakukan kebijakan yang menyalahi aturan.
Ia lantas mencontohkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
“Kalau LKS menjadi tanggung jawab sekolah ya seharusnya tak ada lagi jual beli. Kalau tidak dianggarkan menggunakan uang sekolah, ya sebaiknya dibicarakan bersama,” ia mencontohkan.
Ia pun meminta agar jika masih ada sekolah yang melakukan praktik jual LKS untuk segera dihentikan.
Kemudian, Mustofa juga mengkritisi pengajar yang berlatar belakang non kependidikan. Guru harus berkompetensi, kapabilitasnya mumpuni untuk membentuk generasi muda yang bermutu.
“Kecuali bukan mengajar di sekolah. Karena bekerja di sekolah kan bukan berarti guru, artinya pekerjaannya bukan mengajar. Kalau memang mengajar ya harus ada sertifikasinya, AKTA dan sebagainya. Kalau ada yang melanggar bisa jadi temuan sekolahnya,” imbuhnya. (jas)
Editor Ady Indra P
