BATAM (suarasiber.com) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kembali menyerahkan bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah untuk tahun 2023. Bantuan kali ini ditujukan kepada masyarakat Kota Batam.
Penyerahan bantuan dimulai dari Kelurahan Langkai, dilanjutkan ke Kelurahan Sei Pelunggut, keduanya berada di Kecamatan Sagulung, dan berakhir di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada Selasa (10/10).
Bantuan ini diberikan kepada 96 kepala keluarga di Kelurahan Langkai, 100 kepala keluarga di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, bantuan disalurkan kepada 3.000 kepala keluarga dalam dua tahap.
Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Batam. Kota Batam memiliki sekitar 32.533 KPM yang masing-masing menerima 10 kg beras.
Penyerahan bantuan ini mencakup periode September, Oktober, dan November 2023. Di seluruh Provinsi Kepri, terdapat 70.384 KPM yang tersebar di 7 kabupaten/kota, dengan total penyaluran beras mencapai 2.111.520 kg.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menyampaikan harapannya bahwa bantuan sosial dan pangan dari pemerintah dapat meringankan beban masyarakat serta memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di pasaran.
“Kita juga terus mengajak masyarakat melakukan diversifikasi pangan. Termasuk meminta ibu-ibu PKK dan Dekranasda, untuk merekayasa hasil-hasil pertanian dalam bentuk panganan yang diminati masyarakat, sebagai bentuk-bentuk substitusi pangan,” ucap Gubernur Ansar.
Selain bantuan pangan, Gubernur Ansar juga menyebut beberapa hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Ini termasuk keberadaan rumah singgah di Jakarta dan Kota Batam yang dimanfaatkan oleh warga Kepulauan Riau yang sedang menjalani pengobatan.
Selain itu, ada program bantuan modal usaha dengan bunga nol persen untuk pelaku UMKM, program beasiswa bagi siswa, dan bantuan transportasi untuk anak-anak sekolah dari daerah pedalaman.
“Termasuk program sertifikat bagi warga yang selama ini tinggal di pesisir laut, hingga bantuan asuransi bagi nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 GT,” tutupnya.
Penyaluran bantuan pangan pemerintah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bulog untuk penyediaan beras, Kantor Pos untuk distribusi, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten/kota untuk pemantauan dan pengawasan.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Kepri, Rizki Faisal, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Asmin Patros, Kepala Kantor Pos Batam, Manajer Perum Bulog, Luluk Wahyu, Tim Percepatan Pembangunan, OPD Pemprov Kepri, dan masyarakat sebagai penerima bantuan. (fik/mam)
