Jemaah Haji Riau Bantah Pernyataan Anggota DPR yang Sebut Penghentian Sementara Katering Tak Disosialisasikan
Suarasiber.com – Sejumlah jemaah haji asal Provinsi Riau membantah pernyataan Anggota Komisi VIII DPR Achmad. Achmad mengatakan jemaah asal Rokan Hulu, Riau tidak mendapat informasi terkait penghentian sementara layanan katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H.
Karena belum mendapat informasi, jemaah kewalahan mencari makanan.
Irwan Taufiq, jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 12 Embarkasi Batam (BTH) asal Rohan Hulu ini mengatakan bahwa sosialisasi penghentian sementara layanan katering selama tiga hari pada 7, 14, dan 15 Zulhijah ini sudah disosialisasikan sejak lama.
“Kalau kami jauh hari sudah dikasih tahu mengenai kesulitan distribusi katering pada 7 Zulhijah karena efek dari macet. Kami dari rombongan 2 (BTH 12) langsung meeting mencari solusi dan lainnya,” terang Irwan Taufiq di Makkah, jelang keberangkatannya ke Arafah, Senin (26/6/2023), dilansir dari kemenag.go.id.
Ia dan jemaah lain lalu mencari alternatif dan mendapatkan katering. Masalahnya tetap sama, yaitu terlambat diantar karena macet. Namun ia memaklumi keadaan di lapangan.
“ntuk makan malam mereka berangkat habis magrib. Mereka kasih tahu setelah magrib baru jalan. Jadi sampai sini jam 11. Kami memaklumi. Untuk BTH 12 sudah jelas dan tidak ada masalah. Ini bisa dimaklumi,” tegasnya.
Jemaah haji lainnya asal Bengkalis, Abu Hasyim yang tergabung dalam BTH 10 menerima info penghentian sementara layanan katering dari Ketua Kloter dan pembimbingn ibadah sejak awal.
“Sosialisasi itu ada dan sangat jelas sudah disampaikan. Kita sudah mendengarnya dan kita sudah siap bahwa PPIH tidak menanggung selama 3 hari, sehari sebelum arafah dan dua hari setelah armina. Karena transportasi yang sangat sulit untuk mendistribusikan,” tuturnya.
Ia pun dengan tegas membantah adanya kabar ada jemaah tidak makan pada 7 Zulhijjah. Semua sudah ditangani dan mereka mencari katering.
Masih soal penghentian sementara katering, Efendi, jemaah rombongan delapan BTH 8 asal Riau juga menyampaikan hal sama. Ia membantah keterangan politisi Demokrat itu.
Menurutnya, info penghentian sementara layanan katering sudah jauh hari disosialisasikan oleh petugas Kloter.
“Kita sudah mengambil antisipasi dengan memesan kepada pihak katering yang siap membantu kami untuk memberikan konsumsi selama tiga hari tersebut,” ujarnya.
Anggota rombongan satu BTH 11 asal Pelelawan, Faisal Faris Abdul Majid, bahkan merinci bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan melalui WA Group dan juga secara langsung melalui Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mereka selanjutnya mencari solusi dalam menyiapkan makanan pada saat layanan katering dihentikan.
“Dihentikan setahu kami info dari petugas Kloter karena transportasi menuju hotel macet. Di media juga kami baca berita seperti itu,” ujarnya.
“Petugas Kloter mengajak jemaah berembug. Didapat hasil kesepakatan, masing-masing jemaah melakukan secara mandiri karena di sekitar hotel banyak pedagang yang berjualan, baik sarapan pagi, lontong dan lainnya,” sambungnya.
Praktik baik bahkan dicontohkan oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau yang saat juga menjadi jemaah haji reguler. Informasi akan penghentian sementara layanan konsumsi pada 7, 14, dan 15 Zulhijah 1444 H menggerakkan dirinya untuk berinisiatif mentraktir jemaah yang tergabung dalam kloternya, BTH 14.
Ketua Kloter BTH 12 Firman juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi kepada jemaah akan pemberhentian katering pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Sehingga, seluruh ketua rombongan dan ketua regu mereka berembug mencari solusi, mereka mencari katering.
“Tidak benar kalau BTH 12 tidak menyosialisasikan kepada jemaah. Alhamdulillah jemaah paham dan memahami. Mereka memahami juga bahwa kondisi di tanggal 7 Zulhijah itu sudah disepakati antara Komisi VIII DPR dengan pemerintah akan pemberhentian katering tanggal itu,” ungkapnya. (***/syaiful)
Editor Ady Indra P
