Baru 103 Kabupaten Kota Miliki MPP, 411 Lainnya Belum Bikin
Suarasiber.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) digital perlu terus didorong untuk mencapai target MPP pada 2 tahun berjalan.
Hal ini disampaikan saat mengawali rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).
Pemerintah bertekad menciptakan transformasi pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah diakses melalui mal pelayanan publik (MPP). Pembangunan MPP ditargetkan selesai di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2024.
Namun, data per Desember 2022 menunjukkan bahwa baru terbentuk 103 MPP atau tercapai sebesar 20 persen. Dengan demikian, masih terdapat 80 persen atau sekitar 411 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.
“MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi,” tegas Ma’ruf Amin.
Menurut Wapres, MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional dapat menghemat anggaran serta selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.
Wapres pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Bank Mandiri dan PT Telkom Indonesia, untuk menuntaskan desain MPP digital sehingga pada akhir Februari 2023 sudah pilot project-nya.
Sementara Menteri Dalam Negeri diminta untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) digital beserta kelembagaan MPP digital. Kepada Menteri Keuangan, Wapres meminta untuk mendukung dari sisi anggaran.
Selain itu, Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan agar didorong untuk turut membangun desain platform digital layanan MPP, pilot project layanan MPP, serta standar teknis untuk pengembangan MPP.
“Dari Bappenas, saya minta juga untuk menetapkan program MPP digital sebagai bagian dari prioritas nasional transformasi pelayanan publik, termasuk keterkaitan MPP digital dalam rangka Satu Data Indonesia,” pintanya.
Pentingnya dukungan Menteri Kominfo dalam menguatkan pusat data nasional untuk operasional sistem MPP digital secara nasional da penyiapan infrastruktur juga disebut Wapres.
Terakhir, Wapres menunjuk Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pelibatan peran PT Telkom dan badan-badan usaha yang ada di bawahnya.
“Saya berharap langkah percepatan ini bisa segera tercapai. Ini bagian daripada transformasi dan juga termasuk dalam rangka penyiapan satu data nasional dan pelayanan yang cepat, tidak lagi lama,” pungkas Wapres. (***)
Editor Ady Indra P
Sumber wapresri.go.id
