Gubernur Kepri Siapkan Isu Strategis di Acara Gernas BBI di Batam yang Dihadiri Sejumlah Menteri

Loading...

Suarasiber.com – Sejumlah menteri dijadwalkan menghadiri Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) secara nasional di Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022).

Mereka adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Lembaga Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Kedetangan para pembantu Presiden Joko Widodo itu pun tak ingin disia-siakan begitu saja oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

“Karena kita tuan rumah Gernas BBI secara nasional maka kita bisa menjadikan momen ini untuk menyuarakan permasalahan di daerah kita, supaya pemerintah pusat bisa mencarikan solusinya,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (29/3/2022).

Isu pertama terkait kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan belanja pemerintah untuk dialokasikan minimal 40 persen pada produk dalam negeri.

Gubernur Ansar menegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap mengikuti arahan pemerintah pusat tersebut.

Bahkan saat ini tercatat dari belanja barang dan jasa termasuk belanja modal APBD Provinsi Kepri yang sebesar Rp1,9 triliun sudah 53 persen yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

Isu kedua yang akan disampaikan ialah strategi pemerintah daerah untuk mengurangi belanja produk impor dengan mensubstitusinya dengan produk dalam negeri.

Menurutnya, hilirisasi hasil sumber daya alam seperti smelter grade alumina di Bintan akan sangat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Isu ketiga, Gubernur Ansar akan mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019.

Perayuran ini mewajibkan barang yang dikirim keluar dari kota Batam di atas Rp45 ribu dikenakan pajak 17 persen.

Hal itu menurutnya sangat memberatkan UMKM Batam karena menyebabkan harga produk mereka menjadi tidak kompetitif di pasar dalam negeri.

“Kita akan minta agar UMKM dengan batasan-batasan tertentu diberikan keringanan dari peraturan tersebut, supaya produk UMKM Batam bisa bersaing lagi dengan produk dari daerah lain,” jelas Ansar. (masjai)

Editor Yusfreyendi

Loading...