Suarasiber.com – Ganti rugi puluhan miliar rupiah untuk pembebasan lahan jembatan Batam Bintan, membuat sejumlah orang mendadak kaya.
Mereka menjadi miliuner dalam waktu singkat. Karena lahannya akan digunakan untuk lokasi jembatan itu. Dan, penyerahan ganti rugi itu.
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan secara simbolis pembayaran ganti kerugian lahan, untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan kepada masyarakat di Gedung Nasional, Tanjunguban, Bintan, Rabu (29/12/2021).
Pembayaran ganti rugi lahan ini menjadi awal dari proses pembangunan jembatan Batam-Bintan yang direncanakan dimulai pada tahun 2022.
Gubernur mengatakan pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat sesuai dengan readiness criteria, yang harus disiapkan Pemprov Kepri sebagai kewajiban Pemda dalam pembangunan jembatan Batam-Bintan.
“Kita ingin pembangunan jembatan Batam-Bintan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Semua prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ansar.
Dalam pembangunan jembatan Batam-Bintan, jumlah seluruh lahan yang dibutuhkan sebesar 74,671 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 130 bidang.
Anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp38,5 miliar melalui APBD-P 2021.
Lahan yang akan digunakan untuk jembatan Batam-Bintan terbagi dalam empat segmen.
Segmen pertama berada di pulau Batam seluas 16,534 hektare. Segmen kedua adalah Tanjung Sauh seluas 31,827 hektare.
Segmen ketiga yaitu Pulau Buau seluas 2,479 hektare. Dan segmen terakhir adalah pulau Bintan seluas 23,83 hektare.
Adapun lahan yang dibebaskan oleh Pemprov Kepri di pulau Bintan berjumlah 72 bidang sekitar 16,11 hektare, dengan jumlah pembayaran ganti kerugian untuk lahan di Bintan sebesar Rp29,85 miliar.
Sementara lahan yang belum dapat dibayarkan karena permasalahan keabsahan surat, tidak dapat menunjukkan batas tanah, dan tumpang tindih lahan adalah sebanyak 27 bidang seluas 3,97 hektare.
Ansar berharap masyarakat yang menerima pembayaran ganti kerugian lahan untuk menggunakan uang yang diterima dengan sebaik-baiknya.
“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak dan bapak ibu yang membantu kami mewujudkan impian yang telah lama kita nanti-nantikan yaitu terbangunnya jembatan Batam-Bintan,” ucapnya.
Terkait dengan masyarakat yang belum setuju dengan pembayaran ganti kerugian lahan, Ansar menyerahkannya untuk diproses melalui konsinyasi atau penitipan ke pengadilan yang penganggarannya direncanakan melalui APBD-P Tahun 2022.
Ansar juga merencanakan untuk merelokasi usaha-usaha rumah makan yang terdampak dengan pembangunan jembatan Batam-Bintan ke satu tempat terpusat seperti food court.
“Usaha-usaha yang terkena dampaknya akan kita berdayakan lagi. Karena kepentingan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini harus bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Asdatun Kejati Kepri Alex Sumarna, Kepala BPN Bintan Asnen Novizar, Asisten II Syamsul Bahrum, Staf Khusus Gubernur, dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri. (eko)
Editor Yusfreyendi
