TANJUNGPINANG (suarasiber) – pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri di 2019 mencapai Rp3,9 triliun, naik 12.56% dari tahun sebelumnya Rp3,5 triliun. Atau naik sebesar 12.56 persen. Meskipun PAD naik, namun dari sisi retribusi masih menurun dibanding tahun 2018.
“Penurunan di sisi retribusi ini dikarenakan pemanfaatan ruang laut yang belum terealisasi sesuai target. Karena masih menunggu penetapan Perda RZWP3K. Disamping itu retribusi labuh jangkar juga sampai sekarang masih dalam proses,” kata Plt Gubernur Kepri Isdianto.
Penjelasan ini disampaikan Isdianto sebagai bentuk jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (30/6/2020).
Apa yang disampaikan Isdianto termasuk satu dari lima poin yang dikelompokkan dalam penjelasannya. Isdianto membaginya menjadi lima poin meliputi realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, penglolaan barang milik daerah, SDM dan informasi pengelolaan keuangan daerah.
Hal lainnya yang tak luput dari poin penting yang ditanggapi Pemprov Kepri atas pemandangan fraksi-fraksi adalah menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM).
“Masalah SDM di 2020 ini pemprov menggerakkan 9 unit sekolah baru, baik SMA/SMK dan SLB. Untuk menggerakkan sekolah-sekolah tersebut, saat ini kami masih menyiapkan tenaga pendidik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,” kata Isdianto lagi.
Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kepri Junaga Nadeak, beserta jajaran wakil ketua I, II dan III.
Isdianto juga berterimakasih kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, jajaran wakil ketua serta segenap dewan yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi atas Renperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.(man)
