TANJUNGPINANG (suarasiber) – DPRD Provinsi Kepri mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk menyediakan air bersih di Pulau Bintan. Hingga kini selalu saja ada keluhan warga terkait tidak lancarnya air bersih ke rumah mereka.
Menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah, persoalan ini seharusnya sudah harus tuntas sejak tahun 2010 lalu. Namun, masalah itu dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun hingga saat ini.
“Hingga saat ini road map perbaikan air bersih di Tanjungpinang tidak ada. Bahkan hal yang sepele saja, seperti masalah aset yang terkait lahan waduk, hingga saat ini belum jelas statusnya,” kata Lis saat rapat kerja dengan Pemprov Kepri di Kantor DPRD Kepri, Rabu (13/5/2020).
Lis pun meminta Pemprov segera menyusun langkah-langkah tepat dalam menjamin ketersediaan air bersih di Pulau Bintan.
Berdasarkan kajian sumber daya air di Pulau Bintan khususnya air permukaan sangat potensial. Itu bisa direalisasikan bila semua pemangku kebijakan serius menyelesaikannya.
Lis juga menyinggung peran pemerintah pusat yang sudah membantu melalui Balai Wilayah Sungai Kementerian PU. Bentuknya dengan menyediakan Waduk Kawal, namun Lis melihat Prmprov Kepri pasif. Tidak terlihat langlah optimalisasi waduk itu.
Lis juga mengingatkan, jika persoalan ketersediaan air bersih di Pulau Bintan ini tidak segera ditangani dengan serius, maka hal yang paling mengkhawatirkan tentu akan berpotensi menjadi krisis air.
Dalam rapat juga dipertanyakan bagaimana tentang daftar tunggu pemasang air bersih.
Direktur PDAM Tirta Kepri Mamat, merekomendasikan perluasan dan pendalaman waduk. Menanggapi hal ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Agus Basatua mengatakan bahwa pihaknya berjanji untuk segera memperbaiki sungai Pulai.
Beberapa langkah sudah disusun diantaranya melakukan pendalaman di sekitar sungai. Dengan begitu, diharapkan kapasitas air bersih yang ada di Sungai Pulai dan Gesek dapat kembali normal. (mat)
