TANJUNGPINANG (suarasiber) – Wabah ini tak hanya merenggut nyawa penderitanya, tapi juga memukul total sektor ekonomi. Dan, diprediksi akan berdampak pada krisis sosial.
Karena itu, pada kepala daerah se-Provinsi Kepri dan para legislatornya diminta mewaspadai bom waktu wabah covid-19. Dan, segera bertindak sebelum segalanya terlambat.
Segera siapkan regulasi untuk merevisi APBD. Siapkan anggaran untuk memberikan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat di daerahnya masing-masing. Atau yang sejenis dengan itu.
“Segera juga lakukan pendataan ulang jumlah penduduk tak mampu. Sebab, ada banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya.
Ada banyak orang berpenghasilan harian, yang kesulitan mendapatkan nafkah. Karena, penerapan social distancing,” kata Dr Edy Rustandi SH MH kepada suarasiber.com, Rabu (25/3/2020).
Edy menambahkan, pemerintah pusat memang sudah menyiapkan BLT. Tapi daerah jangan diam saja. Apalagi, pemerintah pusat sudah menyiapkan regulasi untuk merevisi APBD.
Kecam Perilaku Oknum TAPD
“Seperti kata Presiden Jokowi, alihkan dana perjalanan dinas, rapat-rapat yang tak perlu dan kegiatan yang bukan prioritas.
Dana perjalanan dinas di APBD juga besar sekali, termasuk anggaran aspirasi atau dana alokasi atau dana pokir milik dewan.
Itu semua bisa dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat. Jangan setelah bom waktu meledak baru sibuk,” beber Edy Rustandi.
Edy juga sangat prihatin dengan informasi yang diterimanya. Bahwa, saat ini ada oknum di Tim Anggaran Pemda di sejumlah daerah di Kepri tengah berupaya mengubah regulasi.
Regulasi itu bukan untuk memberi bantuan kepada masyarakat pasca-wabah covid-19. Tapi, untuk menaikkan uang harian perjalanan dinas bagi pejabatnya. Dan, menaikkan jumlah tunjangan mereka.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penurunan jumlah uang harian perjalanan dinas tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Perpres.
“Secara pribadi sangat sedih, prihatin dan mengecam perilaku seperti itu. Di saat wabah seperti ini, mereka malah berupaya menggerogoti APBD untuk diri sendiri.
Bukannya, menyiapkan kebijakan untuk membantu masyarakat luas yang tengah kesusahan,” tukas Edy.
Edy berharap, ulah negatif para petinggi birokrat itu bisa segera dihentikan. (mat)
