Ansar dan FPT Minta Pemprov, Pemkab, Pemko di Kepri Sediakan BLT, Atasi Dampak Ekonomi Covid-19
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pemprov Kepri dan Pemkab/Pemko di Provinsi Kepri didesak segera berkoordinasi menyiapkan diskresi, terkait dampak ekonomi wabah covid-19. Sekaligus sebagai tindak lanjut diskresi dari pemerintah pusat, yang tengah menyiapkan bantuan langsung tunai.
Dampak ekonomi wabah ini, diprediksi akan membuat jumlah warga tak mampu akan bertambah. Apalagi saat ini sudah banyak pekerja harian yang dirumahkan.
Mereka yang sebelumnya mampu sangat mungkin menjadi tidak mampu. Karena, tak punya lagi sumber pendapatan tetap.
Desakan itu menjadi salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan antara anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad dengan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi di Tanjungpinang, Senin (22/3/2020) di reses anggota DPR RI di Hotel Comforta Tanjungpinang.
Selain mendesak Pemprov, Pemkab, Pemko, kesimpulan lainnya antara lain meminta Ansar Ahmad, untuk mengawal bantuan langsung tunai dari pusat ke Kepri.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua FPT di Tanjungpinang Endri Sanopaka menjawab wartawan di sela reses.
“Rencana BLT sudah disiapkan Menkeu. Kita minta Pemprov, Pemkab dan Pemko juga segera menyiapkan pendataannya,” kata Endri Sanopaka.
Terkait hal itu Ansar Ahmad, menyatakan kesiapannya untuk mengawal BLT dari pusat ke Kepri. Dia juga mendukung penuh aspirasi dari forum, agar Pemda di Provinsi Kepri segera menyiapkan segala yang terkait dengan BLT.
“Kita di reses tadi juga sependapat, agar Pemprov, Pemkab dan Pemko ikut berperan serta di BLT. Berperan di ini, adalah ikut menambah jumlah BLT itu,” kata Ansar.
Jika jumlah BLT dari pusat Rp300 ribu, ujar Ansar, Pemprov dan Pemkan serta Pemko mungkin bisa menambahnya agar jumlahnya menjadi Rp 500 ribu.
Hal itu sangat dimungkinkan, karena pemerintah sudah memerintahkan revisi APBD dan Kemenkeu sudah menyiapkan regulasinya.
Pemda di Provinsi Kepri bisa segera menyiapkan regulasinya sejak saat ini seperti merevisi APBD. Untuk menyiapkan anggaran BLT tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
“Regulasi dari pusat sudah ada, jadi daerah tak perlu menunggu APBD Perubahan. Untuk menyiapkan anggaran BLT daerah. Terlalu lama jika menunggu jadwal APBDP,” jelas Ansar, sembari menambahkan itu bisa disiapkan sejak saat ini.
Pertemuan itu diikuti antara lain:
- H Ansar Ahmad SE MM, anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau.
- Hj Dewi Kumalasari MPd, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riaum
- Endri Sanopaka, Ketua Stisipol Tanjungpinang.
- Amir Husain, Ketua STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.
- M Faisal STT Indonesia Tanjungpinang.
- Imran Ilyas STIE Pembangunan Tanjungpinang.
- Amash Fajjri, Stikes Hang Tuah Tanjungpinang.
- Novian Aldo, Poltekes Tanjungpinang.
- Ningsih Sulistya Wati, Akbid Anugerah Bintan.
- Muhammad Faisal, Ketua STAIN Sultan Abdurahman Kepulauan Riau. (mat)
